Showing 608 results

Archival description
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
Advanced search options
Print preview View:
Surat dari Kepala Seksi Jalan-jalan dan Gedung-gedung DIY Nomor D.G/1789/6 kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY perihal surat pertanggungjawaban atas pekerjaan persediaan uang untuk pembelian 300 ton aspal (pembuatan onder dan untuk perkuatan jembatan panasan pada jalan JK-Wonosari km 11-12) bulan Nopember 1965.
Surat dari Kepala Seksi Jalan-jalan dan Gedung-gedung DIY Nomor D.G/1789/6 kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY perihal surat pertanggungjawaban atas pekerjaan persediaan uang untuk pembelian 300 ton aspal (pembuatan onder dan untuk perkuatan jembatan panasan pada jalan JK-Wonosari km 11-12) bulan Nopember 1965.
Wakil Kepala Daerah DIY (Paku Alam VIII) kepada Kepala Kantor Bendara Negara Yogyakarta tanggal 15 Mei 1973 perihal Penetapan Kembali Bendaharawan Tahun Anggaran 1973/1974 untuk Direktorat PND DIY
Wakil Kepala Daerah DIY (Paku Alam VIII) kepada Kepala Kantor Bendara Negara Yogyakarta tanggal 15 Mei 1973 perihal Penetapan Kembali Bendaharawan Tahun Anggaran 1973/1974 untuk Direktorat PND DIY
Surat keputusan/surat edaran keuangan
Surat keputusan/surat edaran keuangan
Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 16/RI/1956 perihal penjelasan Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 25 Agustus 1956 Nomor 9/RI/1956 tentang penghematan pengeluaran uang Negara dengan cara membatasi jumlah pegawai yang ikut serta dan frekwensi perjalanan dinas.
Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 16/RI/1956 perihal penjelasan Surat Edaran Perdana Menteri tanggal 25 Agustus 1956 Nomor 9/RI/1956 tentang penghematan pengeluaran uang Negara dengan cara membatasi jumlah pegawai yang ikut serta dan frekwensi perjalanan dinas.
Salinan Surat Edaran dari Dewan Pengawas Keuangan No. 641/642 tanggal 19 Nopember 1960 perihal pedoman dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ICW pasal 74 dan tuntutan pembendaharaan Berdasarkan ICW pasal 77,79 dst.
Salinan Surat Edaran dari Dewan Pengawas Keuangan No. 641/642 tanggal 19 Nopember 1960 perihal pedoman dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi berdasarkan ICW pasal 74 dan tuntutan pembendaharaan Berdasarkan ICW pasal 77,79 dst.
Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 53/1964 tentang tarif bea pasar untuk pasar-pasar Pemerintah Daerah Dati II Kulon Progo.
Surat Keputusan Kepala Daerah DIY Nomor 53/1964 tentang tarif bea pasar untuk pasar-pasar Pemerintah Daerah Dati II Kulon Progo.
Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan kepada semua bendaharawan dalam lingkungan kantor pusat perbendaharaan Yogyakarta tentang edaran pemeriksaan pertanggungjawaban bila mana terdapat pengeluaran yang tidak memenuhi syarat dari kementrian untuk dilakukan pembentukan.
Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan kepada semua bendaharawan dalam lingkungan kantor pusat perbendaharaan Yogyakarta tentang edaran pemeriksaan pertanggungjawaban bila mana terdapat pengeluaran yang tidak memenuhi syarat dari kementrian untuk dilakukan pembentukan.
Daftar para pegawai Dinas Keuangan DIY yang berhak menerima uang lelah dalam bulan April 1969 menurut surat Sri Paduka Kepala Daerah DIY tanggal 11 Desember 1968 Nomor K./882/I/J/68
Daftar para pegawai Dinas Keuangan DIY yang berhak menerima uang lelah dalam bulan April 1969 menurut surat Sri Paduka Kepala Daerah DIY tanggal 11 Desember 1968 Nomor K./882/I/J/68
Surat dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Daerah Dati II Sleman DIY No. 0.979/Kep.D/PP/B/62, No. 0.980/Kep.D/PP/C/62, No. 0.981/Kep.D/PP/A/62, tanggal 4 Desember 1962 tentang kenaikan Upah Pekerja Pemerintah.
Surat dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Daerah Dati II Sleman DIY No. 0.979/Kep.D/PP/B/62, No. 0.980/Kep.D/PP/C/62, No. 0.981/Kep.D/PP/A/62, tanggal 4 Desember 1962 tentang kenaikan Upah Pekerja Pemerintah.
Surat turunan dari Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Dewan Pemerintah Daerah (Gubernur) propinsi seluruh Indonesia perihal pemungutan opsen pokok pajak verponding oleh propinsi.
Surat turunan dari Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Dewan Pemerintah Daerah (Gubernur) propinsi seluruh Indonesia perihal pemungutan opsen pokok pajak verponding oleh propinsi.
Results 401 to 410 of 608