Tambahkan ke clipboard Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).

Tambahkan ke clipboard Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Kepala Daerah DIY tanggal 26 Januari 1952 perihal pengawasan oleh kepala daerah atas putusan-putusan DPRD dan DPD (BPH).

Tambahkan ke clipboard Kementrian Agama Jjakarta Kepada Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kecamatan di Jawa-Madura tanggal 10 Januari 1952 perihal penyampaian Surat Edaran penyelesaian perkara perselisihan suami istri.

Tambahkan ke clipboard Kedudukan

Tambahkan ke clipboard Kasus kecurangan Lurah Desa Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu.

Tambahkan ke clipboard Kasus kecurangan Lurah Desa dan Pamong Desa Kalurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri.

Tambahkan ke clipboard Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 24 April 1954 perihal penyampaian turunan surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta tanggal 16 Maret 1954 Nomor D.D.11/5/44, tentang perkreditan dan pembentukan desa percobaan.

Tambahkan ke clipboard Kantor Penghubung Kraton Jogjakarta “Dwarapura” Jogjakarta kepada Ketua SEKBER GOLKAR Dewan Pimpinan Cabang Kotamadya Jogjakarta, tanggal 22 September 1970 perihal surat balasan (jawaban) mengenai pinjam tempat di Alun-alun Utara dikabulkan untuk keperluan “THE GREAT ROYAL CIRCUS OF INDIA”

Tambahkan ke clipboard Kantor Besar Jawatan Pajak Jakarta kepada Kepala Inspeksi Keuangan, tanggal 14 Oktober 1953 perihal pemberian petunjuk lebih lanjut mengenai rencana pembebasan Pajak Rumah Tangga (pasal 8 ayat 1, ke-5 dan pasal 11 ayat 1, ke-5 ond P.R.T. 1908).

Tambahkan ke clipboard Kabupaten Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan umum DIY tanggal 19 Januari 1953 perihal penyampaian dari adanya sidang-sidang/rapat-rapat DPR dan Majelis Desa/Kalurahan-kalurahan dalam tahun 1951 dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.