Showing 532 results
Archival descriptionSurat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintahan DIY perihal usul gedung-gedung perumahan rakyat dibeli oleh Pemerintah Daerah.
Surat dari Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintahan DIY perihal usul gedung-gedung perumahan rakyat dibeli oleh Pemerintah Daerah.
Telegram dari Bambang Soeseno Seskoad Bandung kepada Sri Sultan Hamngku Buwono IX Jogjakarta perihal permohonan kebijaksanaan mendapatkan rumah di Kota Baru Jogjakarta.
Telegram dari Bambang Soeseno Seskoad Bandung kepada Sri Sultan Hamngku Buwono IX Jogjakarta perihal permohonan kebijaksanaan mendapatkan rumah di Kota Baru Jogjakarta.
Surat dari Kantor Urusan Penghasilan Daerah Kepada Jawatan Keuangan DIY perihal kasverslag dan journal Saldibalanser 31 Maret 1952 dari Percetakan Negeri.
Surat dari Kantor Urusan Penghasilan Daerah Kepada Jawatan Keuangan DIY perihal kasverslag dan journal Saldibalanser 31 Maret 1952 dari Percetakan Negeri.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY Kepada Bupati P.P. Kepala Daerah kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tanggal 31 Oktober 1955 perihal mohon dikirimkan/dilaporkan adanya kalurahan-kalurahan yang ada bank desanya dari BRI/Koperasi dengan putusan desa.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY Kepada Bupati P.P. Kepala Daerah kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tanggal 31 Oktober 1955 perihal mohon dikirimkan/dilaporkan adanya kalurahan-kalurahan yang ada bank desanya dari BRI/Koperasi dengan putusan desa.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Rapat DPRD tanggal 22 Agustus 1956 Materi : - P.M.D (Usaha memajukan masyarakat Desa) - Tanah –tanah di maguwo yang digunakan oleh Tentara - Otonomi - Touris dll.
Rapat DPRD tanggal 22 Agustus 1956 Materi : - P.M.D (Usaha memajukan masyarakat Desa) - Tanah –tanah di maguwo yang digunakan oleh Tentara - Otonomi - Touris dll.
Surat Keputusan Pimpinan DPRD Gotong Royong DIY Nomor 2/Kt.DPRD-GR/1967 tentang perubahan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Gotong-royong DIY Nomor 2/kt DPRD-GR/1967 mengenai uang sidang dan uang perjalanan lokal anggota-anggota DPRD Gotong Royong DIY.
Surat Keputusan Pimpinan DPRD Gotong Royong DIY Nomor 2/Kt.DPRD-GR/1967 tentang perubahan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Gotong-royong DIY Nomor 2/kt DPRD-GR/1967 mengenai uang sidang dan uang perjalanan lokal anggota-anggota DPRD Gotong Royong DIY.
Surat dari DPRDGR Daerah Kabupaten Bantul kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY perihal : 1. Surat Keputusan DPRD-GR Nomor 2/Kep/Dprd-Gr/I/1969 tentang penggunaan peraturan Tata-tertib D.P.R.D-G.R. Dati II Bantul Nomor 8/Kep/Dprd-Gr/Bt/1962 selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Surat Keputusan DPRD-GR Nomor 3/Kep/Dprd-Gr/I/1969 tentang pembubaran pembantu-pembantu pelaksanaan pemilihan pimpinan DPRD-GR Daerah Kabupaten Bantul.
Surat dari DPRDGR Daerah Kabupaten Bantul kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY perihal : 1. Surat Keputusan DPRD-GR Nomor 2/Kep/Dprd-Gr/I/1969 tentang penggunaan peraturan Tata-tertib D.P.R.D-G.R. Dati II Bantul Nomor 8/Kep/Dprd-Gr/Bt/1962 selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Surat Keputusan DPRD-GR Nomor 3/Kep/Dprd-Gr/I/1969 tentang pembubaran pembantu-pembantu pelaksanaan pemilihan pimpinan DPRD-GR Daerah Kabupaten Bantul.
Berita Interlokal dari Sekretaris Negara Nomor I-47/setneg/1971 kepada para Gubernur KDH Propinsi se-Indonesia tentang pengumuman pengibaran bendera setengah tiang karena meninggalnya Sdr. Sukarni Kastodiwirya Anggota DPA dan Pemegang Bintang Mahaputra Kelas IV.
Berita Interlokal dari Sekretaris Negara Nomor I-47/setneg/1971 kepada para Gubernur KDH Propinsi se-Indonesia tentang pengumuman pengibaran bendera setengah tiang karena meninggalnya Sdr. Sukarni Kastodiwirya Anggota DPA dan Pemegang Bintang Mahaputra Kelas IV.
Telkom/Kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH Propinsi seluruh Indonesia, 29 Juli 1971 tentang pelaksanaan penyaluran dana pembinaan bantuan Kabupaten/Kodya untuk tingkat propinsi.
Telkom/Kawat dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH Propinsi seluruh Indonesia, 29 Juli 1971 tentang pelaksanaan penyaluran dana pembinaan bantuan Kabupaten/Kodya untuk tingkat propinsi.
Results 461 to 470 of 532