Menampilkan 608 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Kabupaten Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan umum DIY tanggal 19 Januari 1953 perihal penyampaian dari adanya sidang-sidang/rapat-rapat DPR dan Majelis Desa/Kalurahan-kalurahan dalam tahun 1951 dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Kabupaten Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan umum DIY tanggal 19 Januari 1953 perihal penyampaian dari adanya sidang-sidang/rapat-rapat DPR dan Majelis Desa/Kalurahan-kalurahan dalam tahun 1951 dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY Kepada Bupati P.P. Kepala Daerah kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tanggal 31 Oktober 1955 perihal mohon dikirimkan/dilaporkan adanya kalurahan-kalurahan yang ada bank desanya dari BRI/Koperasi dengan putusan desa.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY Kepada Bupati P.P. Kepala Daerah kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tanggal 31 Oktober 1955 perihal mohon dikirimkan/dilaporkan adanya kalurahan-kalurahan yang ada bank desanya dari BRI/Koperasi dengan putusan desa.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 kelompok) DIY tanggal 4 Januari 1957 perihal penyampaian turunan surat DPD Pemerintah DIY tentang petunjuk/ penjelasan-penjelasan pelaksanaan peraturan perjalanan dinas.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 kelompok) DIY tanggal 4 Januari 1957 perihal penyampaian turunan surat DPD Pemerintah DIY tentang petunjuk/ penjelasan-penjelasan pelaksanaan peraturan perjalanan dinas.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 Kabupaten ) tanggal 10 Oktober 1956 perihal turunan surat dari Dewan Pemerintah DIY, tanggal 29 September 1956 Nomor 6214/1/L/56 tentang perubahan nama-nama geografi (nama-nama gunung, sungai, pulau,dsb yang terancam dalam peta-peta yang penting).
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 Kabupaten ) tanggal 10 Oktober 1956 perihal turunan surat dari Dewan Pemerintah DIY, tanggal 29 September 1956 Nomor 6214/1/L/56 tentang perubahan nama-nama geografi (nama-nama gunung, sungai, pulau,dsb yang terancam dalam peta-peta yang penting).
Inventaris
Inventaris
Intruksi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 002/170 tentang Penyampaian daftar pegawai/karyawan/buruh dari lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam G30S/PKI Kepala PPP setempat dimana mereka bertempat tinggal
Intruksi Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY Nomor 002/170 tentang Penyampaian daftar pegawai/karyawan/buruh dari lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam G30S/PKI Kepala PPP setempat dimana mereka bertempat tinggal
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia Nomor INST.09/KOGAM/5/66 tentang penertiban/pembersihan personil secara integral sehubungan dengan pembubaran pernyataan PKI dan dinas-dinas yang seazas/bernaung/berlindung dibawahnya sebagai partai dan dinas-dinas terlarang.
Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Ganyang Malaysia Nomor INST.09/KOGAM/5/66 tentang penertiban/pembersihan personil secara integral sehubungan dengan pembubaran pernyataan PKI dan dinas-dinas yang seazas/bernaung/berlindung dibawahnya sebagai partai dan dinas-dinas terlarang.
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/tahun 1956 tentang penaksiran kembali hasil pamong kalurahan, pembantu Pamong dan Kepala Dukuh DIY termasuk daerah enclave Ngawen (Mangkunegara) dan Imogiri/Kotagede (Surakarta) yang didapat dari tanah unggul bertalian dengan pemberian uang tunjangan dari pemerintah.
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/tahun 1956 tentang penaksiran kembali hasil pamong kalurahan, pembantu Pamong dan Kepala Dukuh DIY termasuk daerah enclave Ngawen (Mangkunegara) dan Imogiri/Kotagede (Surakarta) yang didapat dari tanah unggul bertalian dengan pemberian uang tunjangan dari pemerintah.
Hasil 501 s.d 510 dari 608