Menampilkan 532 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 8
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Kabupaten Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan umum DIY tanggal 19 Januari 1953 perihal penyampaian dari adanya sidang-sidang/rapat-rapat DPR dan Majelis Desa/Kalurahan-kalurahan dalam tahun 1951 dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Kabupaten Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan umum DIY tanggal 19 Januari 1953 perihal penyampaian dari adanya sidang-sidang/rapat-rapat DPR dan Majelis Desa/Kalurahan-kalurahan dalam tahun 1951 dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo.
Kantor Besar Jawatan Pajak Jakarta kepada Kepala Inspeksi Keuangan, tanggal 14 Oktober 1953 perihal pemberian petunjuk lebih lanjut mengenai rencana pembebasan Pajak Rumah Tangga (pasal 8 ayat 1, ke-5 dan pasal 11 ayat 1, ke-5 ond P.R.T. 1908).
Kantor Besar Jawatan Pajak Jakarta kepada Kepala Inspeksi Keuangan, tanggal 14 Oktober 1953 perihal pemberian petunjuk lebih lanjut mengenai rencana pembebasan Pajak Rumah Tangga (pasal 8 ayat 1, ke-5 dan pasal 11 ayat 1, ke-5 ond P.R.T. 1908).
Kantor Penghubung Kraton Jogjakarta β€œDwarapura” Jogjakarta kepada Ketua SEKBER GOLKAR Dewan Pimpinan Cabang Kotamadya Jogjakarta, tanggal 22 September 1970 perihal surat balasan (jawaban) mengenai pinjam tempat di Alun-alun Utara dikabulkan untuk keperluan β€œTHE GREAT ROYAL CIRCUS OF INDIA”
Kantor Penghubung Kraton Jogjakarta β€œDwarapura” Jogjakarta kepada Ketua SEKBER GOLKAR Dewan Pimpinan Cabang Kotamadya Jogjakarta, tanggal 22 September 1970 perihal surat balasan (jawaban) mengenai pinjam tempat di Alun-alun Utara dikabulkan untuk keperluan β€œTHE GREAT ROYAL CIRCUS OF INDIA”
Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 24 April 1954 perihal penyampaian turunan surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta tanggal 16 Maret 1954 Nomor D.D.11/5/44, tentang perkreditan dan pembentukan desa percobaan.
Kantor Urusan Pegawai DIY kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tanggal 24 April 1954 perihal penyampaian turunan surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta tanggal 16 Maret 1954 Nomor D.D.11/5/44, tentang perkreditan dan pembentukan desa percobaan.
Kasus kecurangan Lurah Desa dan Pamong Desa Kalurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri.
Kasus kecurangan Lurah Desa dan Pamong Desa Kalurahan Karang Tengah, Kecamatan Imogiri.
Kasus kecurangan Lurah Desa Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu.
Kasus kecurangan Lurah Desa Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu.
Kedudukan
Kedudukan
Kementrian Agama Jjakarta Kepada Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kecamatan di Jawa-Madura tanggal 10 Januari 1952 perihal penyampaian Surat Edaran penyelesaian perkara perselisihan suami istri.
Kementrian Agama Jjakarta Kepada Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kecamatan di Jawa-Madura tanggal 10 Januari 1952 perihal penyampaian Surat Edaran penyelesaian perkara perselisihan suami istri.
Hasil 81 s.d 90 dari 532