Menampilkan 532 hasil
Deskripsi ArsipLaporan Singkat Peninjauan Sri Paduka Wakil Kepala Daerah dengan Rombongan ke Daerah-daerah Tingkat II Tanggal Peninjauan, tanggal 24, 25, 26 dan 28 Bulan Pebruari 1968 Isi Briefing : Mengenai Persiapan dan Pelaksanaan Repelita
Laporan Singkat Peninjauan Sri Paduka Wakil Kepala Daerah dengan Rombongan ke Daerah-daerah Tingkat II Tanggal Peninjauan, tanggal 24, 25, 26 dan 28 Bulan Pebruari 1968 Isi Briefing : Mengenai Persiapan dan Pelaksanaan Repelita
Kutipan dan Salinan dari buku surat kabar paprintahan tahun 1941 (kaca 181) angka 21 kekancingan Nomor 31/D/II tentang pemberian penghargaan kepada waris lurah desa dan punggawa kalurahan yang meninggal dunia masih aktif bekerja.
Kutipan dan Salinan dari buku surat kabar paprintahan tahun 1941 (kaca 181) angka 21 kekancingan Nomor 31/D/II tentang pemberian penghargaan kepada waris lurah desa dan punggawa kalurahan yang meninggal dunia masih aktif bekerja.
Kutipan dan Salinan lukisan Jawa buku surat kabar Paprintahan tahun 1941 angka 17 kekancingan Nomor 29/D/Ii tentang pemberian pasangan kepala lurah desa serta panggawa kalurahan desa yang diberhentikan dengan hormat.
Kutipan dan Salinan lukisan Jawa buku surat kabar Paprintahan tahun 1941 angka 17 kekancingan Nomor 29/D/Ii tentang pemberian pasangan kepala lurah desa serta panggawa kalurahan desa yang diberhentikan dengan hormat.
Surat dari Sekrteariat Pembesar Kapanitran Pemerintah Praja Pakualaman kepada Kepala Jawatan Kemakmuran DIY, Bagian Panitya Pembagian Bahan-bahan dari India, tanggal 30 Januari 1947 tentang permintaan bagian band sepeda.
Surat dari Sekrteariat Pembesar Kapanitran Pemerintah Praja Pakualaman kepada Kepala Jawatan Kemakmuran DIY, Bagian Panitya Pembagian Bahan-bahan dari India, tanggal 30 Januari 1947 tentang permintaan bagian band sepeda.
Surat dari Bupati P.P. Kulon Progo kepada Jawatan Praja DIY tanggal 1 Agustus 1949 perihal daftar adanya para wedono dalam Kabupaten Kulon Progo
Surat dari Bupati P.P. Kulon Progo kepada Jawatan Praja DIY tanggal 1 Agustus 1949 perihal daftar adanya para wedono dalam Kabupaten Kulon Progo
Bupati Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Praja DIY tanggal 2 Agustus 1949 perihal pengajuan formatic pegawai Kabupaten Kulon Progo.
Bupati Pamong Praja Kulon Progo kepada Jawatan Praja DIY tanggal 2 Agustus 1949 perihal pengajuan formatic pegawai Kabupaten Kulon Progo.
Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan RIS tanggal 25/4 Mei 1950 No.P.U.45 tentang uang-uang kertas (segala macam URI) alat pembayaran yang sah di daerah-daerah Sumatra sampai tanggal 31 Mei 1950 diluar Sumatra berakhir tanggal 1 Mei 1950 dan masa penukaran uang-uang RI dimulai tanggal 30 Maret 1950 diperpanjang sampai 1 Juni 1950.
Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan RIS tanggal 25/4 Mei 1950 No.P.U.45 tentang uang-uang kertas (segala macam URI) alat pembayaran yang sah di daerah-daerah Sumatra sampai tanggal 31 Mei 1950 diluar Sumatra berakhir tanggal 1 Mei 1950 dan masa penukaran uang-uang RI dimulai tanggal 30 Maret 1950 diperpanjang sampai 1 Juni 1950.
Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
Kementrian Dalam Negeri R I Jogjakarta kepada semua Gubernur di seluruh Sumatera P.T. Gubernur Militer Daerah Militer I, II, III, V dan IV, tanggal 8 Pebruari 1950 perihal anjuran daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang mengurus rumah tangganya sendiri untuk mengganti “Verordeningen” (istilah technis) dari regentischap-regentischap dan stadsgemeente dahulu dengan peraturan daerah-daerah baru (dibuat dalam Bahasa Indonesia).
Persatuan Sepakraga Indonesia Mataram (PSIM) kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
Persatuan Sepakraga Indonesia Mataram (PSIM) kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
Surat kawat dari Kraton Yogyakarta kepada semua Residen perihal Rukun Kampung dan Rukun Tetangga agar tidak dipergunakan berpolitik, tetapi RK/RT membantu pemerintah di bawah perintah lurah desa.
Surat kawat dari Kraton Yogyakarta kepada semua Residen perihal Rukun Kampung dan Rukun Tetangga agar tidak dipergunakan berpolitik, tetapi RK/RT membantu pemerintah di bawah perintah lurah desa.
Hasil 1 s.d 10 dari 532