Print preview Close

Showing 706 results

Archival description
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1 Jawatan Pemerintahan Umum Item
Advanced search options

Find results with:

in
Add new criteria

Limit results to:

Filter results by:

Filter by date range:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Print preview View:
Descending
Surat dari Lurah Desa Sampang Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tanggal 1 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Sampang Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tanggal 1 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 tanggal 24 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 tanggal 24 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tanggal 25 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul tanggal 25 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 27 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Pucanganom Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 27 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Karangawen Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 4 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Karangawen Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 4 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Nglindur Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Nglindur Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 30 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Pringombo Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Pringombo Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 2 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Pucung Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 12 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Pucung Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tanggal 12 Mei 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Biro Otonomi dan Desentralisasi DIY kepada seluruh Bupati Kepala Daerah Kabupaten diminta membuat Daftar Pamong/Pembantu Pamong/Kepala Dukuh di Kabupaten masing-masing untuk melengkapi Administrasi Desa.
Surat dari Biro Otonomi dan Desentralisasi DIY kepada seluruh Bupati Kepala Daerah Kabupaten diminta membuat Daftar Pamong/Pembantu Pamong/Kepala Dukuh di Kabupaten masing-masing untuk melengkapi Administrasi Desa.
Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan Proyek-proyek Atas Biaya Anggaran Tambahan Subsidi Rp.100.000,00 per desa.
Surat Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan Proyek-proyek Atas Biaya Anggaran Tambahan Subsidi Rp.100.000,00 per desa.
Results 191 to 200 of 706