Showing 693 results
Archival descriptionDaftar dari adanya tanah-tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikuasai oleh Kementrian, Djawatan/Kantor Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
Daftar dari adanya tanah-tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikuasai oleh Kementrian, Djawatan/Kantor Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.
Daftar dari adanya tanah-tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikuasai oleh Kementrian, Djawatan/Kantor Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Kapanewon Kotagede Ska, Asisten Wedana, Kabupaten Klaten.
Daftar dari adanya tanah-tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikuasai oleh Kementrian, Djawatan/Kantor Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Kapanewon Kotagede Ska, Asisten Wedana, Kabupaten Klaten.
Resolusi tentang tanah RVO Sdr. Brotoharsojo, Cs yang akan dialihkan haknya.
Resolusi tentang tanah RVO Sdr. Brotoharsojo, Cs yang akan dialihkan haknya.
Pengembalian tanah-tanah di Wonosari/Gunungkidul yang diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang untuk keperluan Tentara Peta.
Pengembalian tanah-tanah di Wonosari/Gunungkidul yang diambil oleh Pemerintah Pendudukan Jepang untuk keperluan Tentara Peta.
Surat Ijin Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/P/1953 tentang mempergunakan sebidang tanah yang terletak di muka bekas Kawedanan Playen, Kabupaten Gunungkidul kepada Djawatan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta untuk keperluan mendirikan Rumah Sakit Darurat Djawatan Kesehatan Rakyat DIY.
Surat Ijin Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/P/1953 tentang mempergunakan sebidang tanah yang terletak di muka bekas Kawedanan Playen, Kabupaten Gunungkidul kepada Djawatan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta untuk keperluan mendirikan Rumah Sakit Darurat Djawatan Kesehatan Rakyat DIY.
Penyeragaman Urusan Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daerah-daerah propinsi lainnya menjadi Urusan Pemerintah (Pusat) dengan Dekonsentrasi.
Penyeragaman Urusan Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daerah-daerah propinsi lainnya menjadi Urusan Pemerintah (Pusat) dengan Dekonsentrasi.
Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.
Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.
Keputusan bersama mentri urusan veteran dan menteri perburuhan tentang pelaksanaan pendahuluan kesempatan lapangan kerja bagi veteran pejuang kemerdekaan RI beserta batas penggunaan kesempatan
Keputusan bersama mentri urusan veteran dan menteri perburuhan tentang pelaksanaan pendahuluan kesempatan lapangan kerja bagi veteran pejuang kemerdekaan RI beserta batas penggunaan kesempatan
Keputusan mentri pendidikan dasar dan kebudayaan nomor 101/1962 tentang susunan dan pembagian tugas pimpinan dan organisasi pendidikan guru
Keputusan mentri pendidikan dasar dan kebudayaan nomor 101/1962 tentang susunan dan pembagian tugas pimpinan dan organisasi pendidikan guru
Keputusan ketua panitia RETOOLING aparatur negara mentri keamanan nasional nomor 41/Dwt.I/SKO/1961
Keputusan ketua panitia RETOOLING aparatur negara mentri keamanan nasional nomor 41/Dwt.I/SKO/1961
Results 411 to 420 of 693