Menampilkan 706 hasil

Deskripsi Arsip
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1 Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Surat usulan dari Bupati Kepala Daerah Sleman kepada Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang usulan pemberhentian Mitrodiharjo sebagai Lurah Desa Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping.
Surat usulan dari Bupati Kepala Daerah Sleman kepada Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang usulan pemberhentian Mitrodiharjo sebagai Lurah Desa Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping.
Surat-surat Perintah dan Surat-surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo tentang pajak Pembangunan Pengusaha Warung Makan, biaya Penghijauan, Pajak tontonan, kewajiban pegawai PEMDA menjadi anggota simpan pinjam, pencabutan ijin HO, perayaan Hari Sumpah Pemuda dan Idul Fitri
Surat-surat Perintah dan Surat-surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulonprogo tentang pajak Pembangunan Pengusaha Warung Makan, biaya Penghijauan, Pajak tontonan, kewajiban pegawai PEMDA menjadi anggota simpan pinjam, pencabutan ijin HO, perayaan Hari Sumpah Pemuda dan Idul Fitri
Tanggapan atas rencana SK Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang susunan, Tugas dan Richt formasi Sekretaris Gunungkidul
Tanggapan atas rencana SK Bupati Kabupaten Gunungkidul tentang susunan, Tugas dan Richt formasi Sekretaris Gunungkidul
Timbang terima penggabungan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Nanggulan kepada Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo tanggal 10 Nopember 1958
Timbang terima penggabungan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Nanggulan kepada Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo tanggal 10 Nopember 1958
Tinjauan terhadap Putusan Dewan Pemerintah Daerah Dasting II Gunungkidul tentang usul pemetilan Kalurahan Karangmodjo.
Tinjauan terhadap Putusan Dewan Pemerintah Daerah Dasting II Gunungkidul tentang usul pemetilan Kalurahan Karangmodjo.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah β€œZand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah β€œZand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Hasil 691 s.d 700 dari 706