Showing 761 results
Archival description1 results with digital objects Show results with digital objects
Surat dari Lurah Desa Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul tanggal - April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul tanggal - April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Pundungsari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tanggal 26 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Pundungsari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tanggal 26 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Sambirejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Sambirejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tanggal 24 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Redjosari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Surat dari Lurah Desa Redjosari Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul tanggal 29 April 1953 tentang Daftar Keluarga Pamong Kalurahan dan Daftar Pamong Kalurahan yang mendapatkan tunjangan.
Undang-undang Nomor 28,29,35,36 tentang tanah-tanah perkebunan
Undang-undang Nomor 28,29,35,36 tentang tanah-tanah perkebunan
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Salinan pengiriman surat dari Wakil Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Salinan surat dari Kementrian Dalam Negeri tentang tidak berlakunya Peraturan yang dibuat Guru Ordonantie 1925.
Salinan pengiriman surat dari Wakil Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Salinan surat dari Kementrian Dalam Negeri tentang tidak berlakunya Peraturan yang dibuat Guru Ordonantie 1925.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953 tentang Peraturan Pemerintah untuk merubah Uang Ganti Rugi Maksimum tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 No. 39).
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953 tentang Peraturan Pemerintah untuk merubah Uang Ganti Rugi Maksimum tersebut dalam Pasal 21 Industriebaan-verordening (Staatsblad 1939 No. 39).
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. Agr.20/10/46 tentang beberapa hal mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1951 tentang Penetapan Uang Sewa Tanah untuk Tanaman Tebu Tahun 1951/1952.
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. Agr.20/10/46 tentang beberapa hal mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1951 tentang Penetapan Uang Sewa Tanah untuk Tanaman Tebu Tahun 1951/1952.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada semua Daerah Swatantra di seluruh Indonesia tentang Pembebasan Pajak Tontonan.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada semua Daerah Swatantra di seluruh Indonesia tentang Pembebasan Pajak Tontonan.
Results 571 to 580 of 761