Menampilkan 14 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1 Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Hasil 1 s.d 10 dari 14