Print preview Close
Showing 706 results
Archival descriptionBerkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan hutan dan hasil hutan
Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan hutan dan hasil hutan
Berkas Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil.
Berkas Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatra dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 207).
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatra dan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 207).
Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan kepada Semua Bendaharawan dalam lingkungan Kantor Pusat Perbendaharaan Yogyakarta tentang Pemblokiran Pengeluaran-pengeluaran M.A. Berakhiran Sebelas sebesar 15% dan Larangan Membeli Tinta Parker.
Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan kepada Semua Bendaharawan dalam lingkungan Kantor Pusat Perbendaharaan Yogyakarta tentang Pemblokiran Pengeluaran-pengeluaran M.A. Berakhiran Sebelas sebesar 15% dan Larangan Membeli Tinta Parker.
Surat dari Kementerian dalam negri bagian otonomi dan desentralisasi tentang pembaharuan peraturan daerah kabupaten / kota-kota besar/kota-kota kecil
Surat dari Kementerian dalam negri bagian otonomi dan desentralisasi tentang pembaharuan peraturan daerah kabupaten / kota-kota besar/kota-kota kecil
Peraturan Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 4 tahun 1952 tentang pemeriksaan kendaraan tidak bermotor serta memberikan surat tanda nomor dan surat keterangan pengemudi untuk kendaraan tidak bermotor
Peraturan Daerah Kota Praja Yogyakarta Nomor 4 tahun 1952 tentang pemeriksaan kendaraan tidak bermotor serta memberikan surat tanda nomor dan surat keterangan pengemudi untuk kendaraan tidak bermotor
Results 361 to 370 of 706