Showing 747 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Print preview View:
Surat Keputusan Penetapan Pamong Desa di Kabupaten Bantul tahun 1954.
Surat Keputusan Penetapan Pamong Desa di Kabupaten Bantul tahun 1954.
Berkas mengenai usulan pengisian lowongan carik desa Kalurahan Jagalan, Kotagede/ska.
Berkas mengenai usulan pengisian lowongan carik desa Kalurahan Jagalan, Kotagede/ska.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Ralat peraturan pemerintah Nomor 6/1958 tentang pengiriman penerbitan oleh Kementrian Djawatan Pemerintah Kementrian dalam negri
Ralat peraturan pemerintah Nomor 6/1958 tentang pengiriman penerbitan oleh Kementrian Djawatan Pemerintah Kementrian dalam negri
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Satya Lencana Keamanan.
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Satya Lencana Keamanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1963 tentang Penyelenggaraan Sensus Pertanian.
Berkas pemusatan pembayaran penghasilan bagi mereka yang disamping pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun menerima gaji.
Berkas pemusatan pembayaran penghasilan bagi mereka yang disamping pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun menerima gaji.
Peraturan Presiden RI Nomor 11 tahun 1959 Sumpah Djawatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
Peraturan Presiden RI Nomor 11 tahun 1959 Sumpah Djawatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
Surat dari Kementerian Perekonomian Nomor 12.784/M tentang penetapan harga-harga dan tarif-tarif yang didasarkan pada Prijsbeleid Pemerintah.
Surat dari Kementerian Perekonomian Nomor 12.784/M tentang penetapan harga-harga dan tarif-tarif yang didasarkan pada Prijsbeleid Pemerintah.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang Petunjuk-petunjuk Kementerian Pertanian dalam mengatur Susunan Jawatan Pertanian, Kehewanan dan Perikanan Darat Propinsi.
Surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang Petunjuk-petunjuk Kementerian Pertanian dalam mengatur Susunan Jawatan Pertanian, Kehewanan dan Perikanan Darat Propinsi.
Results 81 to 90 of 747