Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 3699 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Surat Kawat dari LPU Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY perihal WNI yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih sudah disyahkan Mendagri dan dibawa ke Rapat Kerja Pemilu
Surat Kawat dari LPU Jakarta kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY perihal WNI yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih sudah disyahkan Mendagri dan dibawa ke Rapat Kerja Pemilu
Surat Kawat dari Lembaga Pemilihan umum Jakarta kepada Gubernur / Ketua PPD Tingkat I Sumatra Barat tentang Jawaban surat mengenai stempel PPD Tingkat I dan PPD Tingkat II
Surat Kawat dari Lembaga Pemilihan umum Jakarta kepada Gubernur / Ketua PPD Tingkat I Sumatra Barat tentang Jawaban surat mengenai stempel PPD Tingkat I dan PPD Tingkat II
Surat kawat dari Laksus Pangkopkamtib kepada Depdagri, Laksus Jabar, Laksus Jawa-Madura tertanggal 19 Januari 1971 perihal rencana kunjungan Vinogranov dari Kedubes Rusia ke Bandung dan Yogyakarta
Surat kawat dari Laksus Pangkopkamtib kepada Depdagri, Laksus Jabar, Laksus Jawa-Madura tertanggal 19 Januari 1971 perihal rencana kunjungan Vinogranov dari Kedubes Rusia ke Bandung dan Yogyakarta
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY/Ketua PPD Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri atau Ketua LPU di Jakarta perihal untuk pendaftar pemilih wanita WNA kawin sah dengan pria WNI dapat didaftar sebagai pemilih. Dengan catatan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari Pengadilan Negeri, apakah ini tidak menganut prinsip istri mengikuti status kewarganegaraan suami, mohon keterangan
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY/Ketua PPD Tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri atau Ketua LPU di Jakarta perihal untuk pendaftar pemilih wanita WNA kawin sah dengan pria WNI dapat didaftar sebagai pemilih. Dengan catatan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari Pengadilan Negeri, apakah ini tidak menganut prinsip istri mengikuti status kewarganegaraan suami, mohon keterangan
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat Kawat dari Kepala Daerah DIY tanggal 30 Juni 1970 No. K. 2395/IV/B/Kwt/70 Kepada Mendagri di Jakarta perihal usulan pamong desa eks PPD I mempunyai hak pilih dan dipilih dan dapat menjabat sebagai anggota PPP
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY kepada BAKN dan Dinas Kesehatan Rakyat DIY tentang upgrading administrasi keuangan dan kepegawaian.
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY kepada BAKN dan Dinas Kesehatan Rakyat DIY tentang upgrading administrasi keuangan dan kepegawaian.
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY Tanggal 16 Juni 71 No. K.1560/BJ/Kwt/71, Kepada Kepala Dinas PU DIY Perihal pengiriman turunan Telegram Menteri PUTL Tanggal 9 Juni 1971 tentang larangan memilih dan dipilih bagi yang terkena klasifikasi.
Surat kawat dari Kepala Daerah DIY Tanggal 16 Juni 71 No. K.1560/BJ/Kwt/71, Kepada Kepala Dinas PU DIY Perihal pengiriman turunan Telegram Menteri PUTL Tanggal 9 Juni 1971 tentang larangan memilih dan dipilih bagi yang terkena klasifikasi.
Surat Kawat dari Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur DIY tentang Urutan pemasangan Bendera Dwiwarna menurut Alfabetes
Surat Kawat dari Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur DIY tentang Urutan pemasangan Bendera Dwiwarna menurut Alfabetes
Surat Kawat dari Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Pemerintah DIY tentang Pemasangan Bendera Belanda tidak boleh lebih tinggi dari Sangsaka Dwiwarna
Surat Kawat dari Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada Pemerintah DIY tentang Pemasangan Bendera Belanda tidak boleh lebih tinggi dari Sangsaka Dwiwarna
Hasil 1041 s.d 1050 dari 3699