Print preview Close

Showing 260 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum Item
Advanced search options
Print preview View:
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Laporan Singkat Aktifitas Kerja Koperasi Dinas Pemerintahan Umum Tahun 1967.
Laporan Singkat Aktifitas Kerja Koperasi Dinas Pemerintahan Umum Tahun 1967.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/1958 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/1958 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan.
Surat Bupati KDH.Bantul kepada Kepala Dinas Pemerintahan Umum tentang peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan Trimukti Kabupaten Srandakan.
Surat Bupati KDH.Bantul kepada Kepala Dinas Pemerintahan Umum tentang peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan Trimukti Kabupaten Srandakan.
Surat PPD Tingkat II Kodya Yogyakarta No. 800/PPD II/1970 Kepada PPD Tingkat I DIY tentang status anggota BPH yang dicalonkan.
Surat PPD Tingkat II Kodya Yogyakarta No. 800/PPD II/1970 Kepada PPD Tingkat I DIY tentang status anggota BPH yang dicalonkan.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. 01/II/1971 tanggal 2 Januari 1971 kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang pelaksanaan Teknis pencalonan anggota DPR, DPRD I, DPRD II.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. 01/II/1971 tanggal 2 Januari 1971 kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang pelaksanaan Teknis pencalonan anggota DPR, DPRD I, DPRD II.
Surat dari PPD Tingkat I se-DIY Kepada Pimpinan DPD Partai Muslimin Indonesia No. 358/II/PPD I/1971 tanggal 8 Maret 1971 tentang nama calon-calon yang telah ditolak dapat diganti nama calon-calon lain asal jumlah tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam formulir B 1.
Surat dari PPD Tingkat I se-DIY Kepada Pimpinan DPD Partai Muslimin Indonesia No. 358/II/PPD I/1971 tanggal 8 Maret 1971 tentang nama calon-calon yang telah ditolak dapat diganti nama calon-calon lain asal jumlah tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam formulir B 1.
Surat dari PPD Tingkat I DIY No. 776/II/PPD I/1971 tentang pengiriman Turunan keputusan kepala daerah DIY No. 93/1971/ tanggal 8 April 1971 tentang pemberian ijin/penolakan bagi Pegawai Negeri/Daerah yang dicalonkan untuk anggota DPRD Tingkat I DIY tahun 1971.
Surat dari PPD Tingkat I DIY No. 776/II/PPD I/1971 tentang pengiriman Turunan keputusan kepala daerah DIY No. 93/1971/ tanggal 8 April 1971 tentang pemberian ijin/penolakan bagi Pegawai Negeri/Daerah yang dicalonkan untuk anggota DPRD Tingkat I DIY tahun 1971.
Results 131 to 140 of 260