𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Surat Turunan Telgram dari Dewan Pemerintah Daerah kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pengibaran Bendera Merah Putih selama tiga hari berkenaan dengan pembubaran UNI Indonesia-Belanda

Surat Turunanan Surat Keputusan DPRD DIY Nomor 1/K/DPRD/1961 tentang Susunan Anggota Seksi-seksi DPRD Tahun Dinas 1961

Surat undangan dari Panitia Tourisme Kap. Sami Galuh Kab. Kulonprogo kepada seluruh panitia Tourisme Daerah Yogyakarta untuk dating ke Pesanggrahan Swologiri tanggal 12 Maret 1958

Surat undangan dari PPD Tingkat II Bantul kepada Bapak Sekretaris PPD Tingkat I DIY No.614/PPD II/2/71. Tentang rapat “Refreshing” petugas PPS se Kab. Bantul tanggal 8 Juni 1971

Surat usulan dari Bupati Kepala Daerah Sleman kepada Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang usulan pemberhentian Mitrodiharjo sebagai Lurah Desa Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping.

Surat usulan dari Bupati Kepala Daerah Sleman kepada Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang usulan pemberhentian Mitrodiharjo sebagai Lurah Desa Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping.

Surat Wakil kepala daerah DIY kepada bapak Menteri Dalam Negri di Jakarta perihal pemberhentian anggota PPD Tingkat I DIY

Surat wakil Kepala Daerah DIY No. K.268/IV/B/KWT/70 kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta perihal rencana susunan PPD DIY

Surat Wakil Kepala Daerah Propinsi DIY Nomor Keterangan 2673/II/A/69 kepada Menteri Dalam Negeri up. Sektor Khusus Pemilu tentang Data Collecting Persiapan Pemilu

Surat wakil ketua II panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. Kepala Daerah DIY perihal pertanggungjawaban uang-uang yang telah di terima dari pembangunan masyarakat desa pusat.

Surat wakil ketua II panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. Kepala Daerah DIY perihal pertanggungjawaban uang-uang yang telah di terima dari pembangunan masyarakat desa pusat.

Surat Wali Kota Yogyakarta No 030/Rahasia/Sek/71 Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Yogyakarta tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Penarikan Mantrin Pamong Praja (PP)/Ketua PPS.Kotagede sementara waktu dari jabatannya dan ditugaskan untuk memperkuat penjagaan Kantor PPD Tingkat II Kodya Yogyakarta

Surat Wali Kota Yogyakarta No 030/Rahasia/Sek/71 Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Yogyakarta tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Penarikan Mantrin Pamong Praja (PP)/Ketua PPS.Kotagede sementara waktu dari jabatannya dan ditugaskan untuk memperkuat penjagaan Kantor PPD Tingkat II Kodya Yogyakarta

𝗝𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗮𝗿𝘀𝗶𝗽𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Pencipta

Level Deskripsi

Menampilkan 3699 hasil

Surat Turunan Telgram dari Dewan Pemerintah Daerah kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pengibaran Bendera Merah Putih selama tiga hari berkenaan dengan pembubaran UNI Indonesia-Belanda

Surat Turunanan Surat Keputusan DPRD DIY Nomor 1/K/DPRD/1961 tentang Susunan Anggota Seksi-seksi DPRD Tahun Dinas 1961

Surat undangan dari Panitia Tourisme Kap. Sami Galuh Kab. Kulonprogo kepada seluruh panitia Tourisme Daerah Yogyakarta untuk dating ke Pesanggrahan Swologiri tanggal 12 Maret 1958

Surat undangan dari PPD Tingkat II Bantul kepada Bapak Sekretaris PPD Tingkat I DIY No.614/PPD II/2/71. Tentang rapat “Refreshing” petugas PPS se Kab. Bantul tanggal 8 Juni 1971

Surat usulan dari Bupati Kepala Daerah Sleman kepada Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang usulan pemberhentian Mitrodiharjo sebagai Lurah Desa Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping.

Surat Wakil kepala daerah DIY kepada bapak Menteri Dalam Negri di Jakarta perihal pemberhentian anggota PPD Tingkat I DIY

Surat wakil Kepala Daerah DIY No. K.268/IV/B/KWT/70 kepada Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta perihal rencana susunan PPD DIY

Surat Wakil Kepala Daerah Propinsi DIY Nomor Keterangan 2673/II/A/69 kepada Menteri Dalam Negeri up. Sektor Khusus Pemilu tentang Data Collecting Persiapan Pemilu

Surat wakil ketua II panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. Kepala Daerah DIY perihal pertanggungjawaban uang-uang yang telah di terima dari pembangunan masyarakat desa pusat.