Surat dari Kabupaten Gunung Kidul untuk Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang pemohonan Ketetapan atas Keputusan DPR Kelurahan Djatiayu tanggal 3-2-1956 No. 3 p perihal Peraturan mengusahakan Tanah Kas Desa dengan jalan disewakan serta sudah mendapat persetujuan DPD .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Sleman, tanggapan atas kasus permintaan diskorsnya Lurah Desa Kelurahan Kalitirta oleh Warga Masyarakat .
Surat Sekretaris Daerah I Dewan Pemerintah Daerah DIY kepada Jawatan Keuangan Daerah DIY, perihal turunan Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Urusan Perecanaan tentang bantuan pemeritah kepada masyarakat desa dalam rangka repelita 1956-1960.
Surat panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. KRT. Kerta Praja Ondervoors Chothooder P.M.D.di Yogyakarta perihal pengiriman surat keputusan tanggal 6 Oktober 1956. No. 941/III/a/K.1956 dan alamat pengirim uang P.M.D.
Surat wakil ketua II panitia kerja Swatantra pembangunan masyarakat desa kepada Sdr. Kepala Daerah DIY perihal pertanggungjawaban uang-uang yang telah di terima dari pembangunan masyarakat desa pusat.
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum kepada Jawatan Agraria DIY perihal persetujuan atas putusan desa kelurahan Banguntapan, Kotagede, no. 2. tanggal 27 Oktober 1948 tentang pelelangan tanah di Bulak Barat Desa Depokan dan sebelah Utara Desa Rejowinangun.
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Sdr. Bupati Pamong Praja Bantul perihal putusan DPR Kelurahan Banguntapan /Kotagede . No. 1/1948. tanggal 28 Juni 1948 tentang lelang kas desa sudah dibayar lunas.
Surat Kepala Jawatan Agraria DIY kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo perihal putusan DPR Kelurahan Pagerharja tanggal 10 Desember 1954. No. 36,371 yang sudah disahkan tentang penyewaan tanah kas desa.
Surat Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Pamong Praja Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo perihal putusan Dewan Kelurahan Peeralihan Kapanewon Temon tanggal 18 Juni 1955. No. 4/1955. yang sudah disahkan tentang jual beli hak tanah untuk warga negara.
