Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 3959 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Inspeksi Lalu lintas Jalan DIY kepada Badan Tourisme tanggal 30 Juni 1959. Salinan dari salinan surat pemda TK I Bali di Denpasar No. 3/10/22. Tanggal 6 juni 1959, perihal larangan membawa Bus-bus atau Truk-Truk yang di keur untuk jalan kelas II atau III ke Bali.
Inspeksi Lalu lintas Jalan DIY kepada Badan Tourisme tanggal 30 Juni 1959. Salinan dari salinan surat pemda TK I Bali di Denpasar No. 3/10/22. Tanggal 6 juni 1959, perihal larangan membawa Bus-bus atau Truk-Truk yang di keur untuk jalan kelas II atau III ke Bali.
Instrksi bersama PANGKOPKAMTIB dan MENDAGRI/KETUA LPU No. IN6-002/KOPKAM/II/71 No. 1/INS/LPU/1971 Tentang peningkatan kegiatan persiapan pemilihan umum
Instrksi bersama PANGKOPKAMTIB dan MENDAGRI/KETUA LPU No. IN6-002/KOPKAM/II/71 No. 1/INS/LPU/1971 Tentang peningkatan kegiatan persiapan pemilihan umum
Instruksi bersama Nomor 44/T./B.I/D.III/50 tentang Penyelenggaraan Pembentukan Organisaasi Pertahanan Rakyat
Instruksi bersama Nomor 44/T./B.I/D.III/50 tentang Penyelenggaraan Pembentukan Organisaasi Pertahanan Rakyat
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/1956 tentang Penafsiran Kembali Hasil Pamong Kelurahan,Pembantu Pamong dan Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Termasuk Daerah Enclave Ngawen (Mangkunegaran) dan Imogiri/Kota Gede (Surakarta) yang di Dapat dari Tanah Lungguh Bertalian Dengan Pemberian Uang Tunjangan Dari Pemerintah Pusat
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/1956 tentang Penafsiran Kembali Hasil Pamong Kelurahan,Pembantu Pamong dan Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Termasuk Daerah Enclave Ngawen (Mangkunegaran) dan Imogiri/Kota Gede (Surakarta) yang di Dapat dari Tanah Lungguh Bertalian Dengan Pemberian Uang Tunjangan Dari Pemerintah Pusat
Instruksi Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah tentang badan yang memikirkan follow-up PB.H dan kewajiban belajar
Instruksi Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa Tengah tentang badan yang memikirkan follow-up PB.H dan kewajiban belajar
Instruksi Kapolri No. Pol. 1/Instr/Kapolri/71 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaman Lanngsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol. 1/Instr/Kapolri/71 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaman Lanngsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol.1/Instr/Kapolri/1971 Tanggal, 16 Januari 1971 tentang Petunjuk pengorganisasian Keamanan Pelaksanaan Pengamanan langsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol.1/Instr/Kapolri/1971 Tanggal, 16 Januari 1971 tentang Petunjuk pengorganisasian Keamanan Pelaksanaan Pengamanan langsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol.1/Instr/Kapolri/1971 Tanggal, 16 Januari 1971 tentang Petunjuk perencanaan Pengamanan langsung Pemilu
Instruksi Kapolri No. Pol.1/Instr/Kapolri/1971 Tanggal, 16 Januari 1971 tentang Petunjuk perencanaan Pengamanan langsung Pemilu
Instruksi Kepala Daerah DIY No.7/II/D/61, tanggal 29 September1961 tentang Realisasi Pembentukan panitia land reform di Daerah TK II Kecamatan dan Krelurahan se DIY
Instruksi Kepala Daerah DIY No.7/II/D/61, tanggal 29 September1961 tentang Realisasi Pembentukan panitia land reform di Daerah TK II Kecamatan dan Krelurahan se DIY
Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun/obat peledak
Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang larangan menangkap ikan dengan menggunakan racun/obat peledak
Hasil 521 s.d 530 dari 3959