Showing 3699 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum Item
Advanced search options

Find results with:

in
Add new criteria

Limit results to:

Filter results by:

Filter by date range:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Print preview View:
Ascending
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 1960 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Gotong Royong
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 tahun 1960 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Gotong Royong
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960 sumbangan pikiran dari Dewan cabang Partai Murba Kota Praja Yogyakarta kepada Wali Kota Praja mengenai Pembentukan DPRD-GR Daerah Kota Praja Yogyakarta
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960 sumbangan pikiran dari Dewan cabang Partai Murba Kota Praja Yogyakarta kepada Wali Kota Praja mengenai Pembentukan DPRD-GR Daerah Kota Praja Yogyakarta
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Surat dari Partai Rakyat Nasional (PRN) kepada Kepala Daerah DIY tentang Permohonan agar PRN dapat diwakili dalam DPRD-GR yang akan dibentuk di DIY
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Surat dari Partai Rakyat Nasional (PRN) kepada Kepala Daerah DIY tentang Permohonan agar PRN dapat diwakili dalam DPRD-GR yang akan dibentuk di DIY
Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Surat Ketua DPRD kepada Kepala Daerah DIY tentang Pendapat dari Panitia Otonomi DPRD sekitar pelaksanaan Pen-Pres Nomor 5 tahun 1960 (Putusan Rapat tanggal 2 Nopember 1960)
Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Surat Ketua DPRD kepada Kepala Daerah DIY tentang Pendapat dari Panitia Otonomi DPRD sekitar pelaksanaan Pen-Pres Nomor 5 tahun 1960 (Putusan Rapat tanggal 2 Nopember 1960)
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Pengumuman Penting dari Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyampaian saran-saran dan usul calon-calon anggota DPRD – GR
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Pengumuman Penting dari Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyampaian saran-saran dan usul calon-calon anggota DPRD – GR
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Revolusi dari Ranting Barisan Tani Indonesia Banyuraden, Gamping kepada Kepala Daerah DIY tentang Pembentukan DPR-GR
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5 tahun 1960, Revolusi dari Ranting Barisan Tani Indonesia Banyuraden, Gamping kepada Kepala Daerah DIY tentang Pembentukan DPR-GR
Pengiriman surat keterangan tambahan sebagai bahan pelengkap pencalonan anggota DPR-GR Kota Praja Yogyakarta dari perintis Irian Barat DIY
Pengiriman surat keterangan tambahan sebagai bahan pelengkap pencalonan anggota DPR-GR Kota Praja Yogyakarta dari perintis Irian Barat DIY
Penjelasan usulan untuk ikut duduk dalam DPRD-GR dari Vikakiat Apostolik Semarang kepada Kepala Daerah DIY
Penjelasan usulan untuk ikut duduk dalam DPRD-GR dari Vikakiat Apostolik Semarang kepada Kepala Daerah DIY
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Saran/Pendapat Pimpinan SBPU Cabang Bulaksumur kepada Kepala Daerah DIY berkaitan dengan Pen.Pres Nomor 5 tahun 1960 dan Juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1/DESD. 10 Okt ’60
Pendapat dan Pelaksanaan Presiden Nomor 5/1960, Saran/Pendapat Pimpinan SBPU Cabang Bulaksumur kepada Kepala Daerah DIY berkaitan dengan Pen.Pres Nomor 5 tahun 1960 dan Juklak yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1/DESD. 10 Okt ’60
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 9/1/41 kepada DPD Propinsi Jawa Barat perihal Pengundangan sesuatu peraturan daerah yang telah lewat waktu pengesahannya (pasal 30 ayat 1 Undang-undnag Nomor 22/1948)
Results 1001 to 1010 of 3699