Menampilkan 3959 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada semua Gubernur Kepala Daerah , Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, nomor Des, 18/1/24, tanggal 28 Januari 1955 tentang Perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Desember 18/7/40
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada semua Gubernur Kepala Daerah , Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya, semua Residen, semua Bupati, semua Walikota, nomor Des, 18/1/24, tanggal 28 Januari 1955 tentang Perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953 Nomor Desember 18/7/40
Surat Kementrian dalam Negeri kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal buku tentang Desa karangan Sutarjo Karto Hadi koesoemo.
Surat Kementrian dalam Negeri kepada Kepala Jawatan Pemerintahan Umum DIY perihal buku tentang Desa karangan Sutarjo Karto Hadi koesoemo.
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY Nomor Desember 39/7/39 perihal Penyerahan Urusan Daerah tentang Penyerahan sebagian atau seluruhnya dari urusan Pemerintah Pusat oleh DIY kepada daerah-daerah otonom bawahannya.
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY Nomor Desember 39/7/39 perihal Penyerahan Urusan Daerah tentang Penyerahan sebagian atau seluruhnya dari urusan Pemerintah Pusat oleh DIY kepada daerah-daerah otonom bawahannya.
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Panitia untuk merubah/menambah peraturan-peraturan daerah yang lama
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Panitia untuk merubah/menambah peraturan-peraturan daerah yang lama
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Propinsi Jawa Tengah tentang Penjelasan Instruksi untuk Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten dan Boyolali
Surat Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Propinsi Jawa Tengah tentang Penjelasan Instruksi untuk Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten dan Boyolali
Surat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Nomor A.E.2/2/24 kepada Kepala Jawatan Praja perihal Pengumuman Kementrian Dalam Negeri tentang pengiriman surat-surat untuk Kementrian Dalam Negeri
Surat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Nomor A.E.2/2/24 kepada Kepala Jawatan Praja perihal Pengumuman Kementrian Dalam Negeri tentang pengiriman surat-surat untuk Kementrian Dalam Negeri
Surat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada semua Gubernur DPD di Jawa/Sumatra Nomor Desember 1/9/4 tanggal 14 Juli 1955 tentang Pemberitahuan/penjelasan mengenai peraturan-peraturan bagi daerah otonom
Surat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada semua Gubernur DPD di Jawa/Sumatra Nomor Desember 1/9/4 tanggal 14 Juli 1955 tentang Pemberitahuan/penjelasan mengenai peraturan-peraturan bagi daerah otonom
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Des.1/2/47 kepada semua DPD dan Ketua DPRD, Gubernur, Residen tentang Penjelasan mengenai pelaksanaan otonomi Daerah
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Des.1/2/47 kepada semua DPD dan Ketua DPRD, Gubernur, Residen tentang Penjelasan mengenai pelaksanaan otonomi Daerah
Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 2. Semua Residen, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Desember 18/6/93, tanggal 10 Juni 1953 tentang Ralat Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggtoa DPRD
Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 2. Semua Residen, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Desember 18/6/93, tanggal 10 Juni 1953 tentang Ralat Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggtoa DPRD
Surat Kementrian Agraria Jakarta No. KA. 18/2/35 tanggal 18 Januari 1956 kepada semua Gubernur,kepala daerah DIY, dan Walikota Jakarta Raya tentang tanah-tanah milik Indonesia yang berada di desa-desa yang tidak diketahui siapa dan/atau dimana pemiliknya.
Surat Kementrian Agraria Jakarta No. KA. 18/2/35 tanggal 18 Januari 1956 kepada semua Gubernur,kepala daerah DIY, dan Walikota Jakarta Raya tentang tanah-tanah milik Indonesia yang berada di desa-desa yang tidak diketahui siapa dan/atau dimana pemiliknya.
Hasil 1041 s.d 1050 dari 3959