Showing 260 results
Archival descriptionSurat kawat dari Mendagri No.101/22/1971 Kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I dan Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD II Tentang Panitia pemeriksaan Tingkat I dan Tingkat II.
Surat kawat dari Mendagri No.101/22/1971 Kepada Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD I dan Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD II Tentang Panitia pemeriksaan Tingkat I dan Tingkat II.
Surat PPD Tingkat II Bantul No.671/PPD II/2/71 Kepada Ketua PPD Tingkat I DIY Tentang Panitia Peneliti PPD Tingkat II Bantul.
Surat PPD Tingkat II Bantul No.671/PPD II/2/71 Kepada Ketua PPD Tingkat I DIY Tentang Panitia Peneliti PPD Tingkat II Bantul.
Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.49/LPU/Thn 1970 Tanggal 5 September 1970 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah.
Keputusan Mendagri/Ketua LPU No.49/LPU/Thn 1970 Tanggal 5 September 1970 Tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pusat dan Panitia Peneliti Daerah.
Radiogram Mendagri/Ketua Lpu Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I No.99/II/70 Tanggal 16 September 1970 Tentang Pembentukan Team Peneliti Calon Daerah.
Radiogram Mendagri/Ketua Lpu Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I No.99/II/70 Tanggal 16 September 1970 Tentang Pembentukan Team Peneliti Calon Daerah.
Radiogram Mendagri/Ketua LPU No.94/Ii/70 Kepada Gubernur/Ketua PPD I Sumsel Tentang Susunan anggota dan Tata kerja Panitia Peneliti Daerah.
Radiogram Mendagri/Ketua LPU No.94/Ii/70 Kepada Gubernur/Ketua PPD I Sumsel Tentang Susunan anggota dan Tata kerja Panitia Peneliti Daerah.
Surat PPd I DIY No.628/II/PPd I/1970 Tentang Permohonan menjadi anggota Panitia Peneliti Daerah DIY.
Surat PPd I DIY No.628/II/PPd I/1970 Tentang Permohonan menjadi anggota Panitia Peneliti Daerah DIY.
Ralat SK Walikota Kotamadya Yogyakarta No.28/Kd/1970 4 Januari 1970 pada lampiran kolom 5.
Ralat SK Walikota Kotamadya Yogyakarta No.28/Kd/1970 4 Januari 1970 pada lampiran kolom 5.
Surat kawat dari Dinas Monitoring Departemen Penerangan No. J.P. 18/2-16 Tanggal 22 Jaunari 1977 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia Perihal persetujuan dan pembebasan untuk sementara bagi Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Badan Perwakilan.
Surat kawat dari Dinas Monitoring Departemen Penerangan No. J.P. 18/2-16 Tanggal 22 Jaunari 1977 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia Perihal persetujuan dan pembebasan untuk sementara bagi Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Badan Perwakilan.
Surat Instruksi Bupati Gunung Kidul No.410/II/E/1971 Tanggal 26 April 1971 Bahwa semua aparat lembaga Pemilu dan Aparat Pemerintahan Umum dilarang meninggalkan posnya masing-masing baik siang maupun malam.
Surat Instruksi Bupati Gunung Kidul No.410/II/E/1971 Tanggal 26 April 1971 Bahwa semua aparat lembaga Pemilu dan Aparat Pemerintahan Umum dilarang meninggalkan posnya masing-masing baik siang maupun malam.
Surat dari PPD Tingkat I DIY Kepada Sdr. Kepala Jawatan Penerangan DIY Tentang Pernyataan bersama partai-partai politik dan Golkar DIY yang terlampir dapat difotocopy untuk keperluan dokumentasi PPD Tingkat I DIY.
Surat dari PPD Tingkat I DIY Kepada Sdr. Kepala Jawatan Penerangan DIY Tentang Pernyataan bersama partai-partai politik dan Golkar DIY yang terlampir dapat difotocopy untuk keperluan dokumentasi PPD Tingkat I DIY.
Results 211 to 220 of 260