Showing 3959 results

Archival description
Jawatan Pemerintahan Umum Item
Advanced search options
Print preview View:
Turunan Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. No. 110/Scr/up tanggal 30 Juni 1953. tentang pemberhentian dengan hormat Sdr Sastra Mulyana dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Piyaman.
Turunan Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. No. 110/Scr/up tanggal 30 Juni 1953. tentang pemberhentian dengan hormat Sdr Sastra Mulyana dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Piyaman.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan Register Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Gunungkidul DIY. No. 1/Red/up/1960 tanggal 2 Mei 1960 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr Karsadikarma dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Mula.
Turunan Register Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Gunungkidul DIY. No. 1/Red/up/1960 tanggal 2 Mei 1960 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr Karsadikarma dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Mula.
Turunan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul DIY. No. 22/up/1962 tanggal 10 Oktober 1962 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr Hadisumarta dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Soaial Kelurahan Ngipak.
Turunan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul DIY. No. 22/up/1962 tanggal 10 Oktober 1962 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr Hadisumarta dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Soaial Kelurahan Ngipak.
Surat Bupati Pamong Praja Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang Pengangkatan/ pemberhentian anggota pamong Kelurahan (Ulu-ulu dan Carik) di Kabupaten Kulon Progo.
Surat Bupati Pamong Praja Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo kepada Jawatan Pemerintahan Umum DIY tentang Pengangkatan/ pemberhentian anggota pamong Kelurahan (Ulu-ulu dan Carik) di Kabupaten Kulon Progo.
Turunan Register Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul DIY. No. 13/up/1962 tentang pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam surat keputusan dari jabatannya sebagai Pamong Desa seluruh Kabupaten Gunungkidul.
Turunan Register Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul DIY. No. 13/up/1962 tentang pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam surat keputusan dari jabatannya sebagai Pamong Desa seluruh Kabupaten Gunungkidul.
Surat Walikota kepada Daerah Kotamadya Jogjakarta kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY, tentang usul pembagian Wilayah Kotamadya Jogyakarta menjadi 79 Desa dalam rangka pelaksanaan U.U. No. 15/1969 .
Surat Walikota kepada Daerah Kotamadya Jogjakarta kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY, tentang usul pembagian Wilayah Kotamadya Jogyakarta menjadi 79 Desa dalam rangka pelaksanaan U.U. No. 15/1969 .
Surat Keputusan Kepala Daerah DIY No. 174/1970 tanggal 27 Juli 1970 tentang pembentukan daerah yang setingkat desa di daerah kotamadya Jogyakarta dalam rangka pelaksanaan U.U. No. 15/1969 .
Surat Keputusan Kepala Daerah DIY No. 174/1970 tanggal 27 Juli 1970 tentang pembentukan daerah yang setingkat desa di daerah kotamadya Jogyakarta dalam rangka pelaksanaan U.U. No. 15/1969 .
Surat Kepala Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY tentang Susunan Organisasi Pemerintah DIY .
Surat Kepala Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Sri Paduka Kepala Daerah DIY tentang Susunan Organisasi Pemerintah DIY .
Turunan surat Intruksi Jaksus Pangkop Kamtibda Jabar, No. Instr. 0i.5./Kanda/D.B/1970 tentang Organisasi yang berada di bawah Militer VI/Siliwangi yang sepenuhnya dikuasai oleh PKI , perlu diadakan perlakuan khusus .
Turunan surat Intruksi Jaksus Pangkop Kamtibda Jabar, No. Instr. 0i.5./Kanda/D.B/1970 tentang Organisasi yang berada di bawah Militer VI/Siliwangi yang sepenuhnya dikuasai oleh PKI , perlu diadakan perlakuan khusus .
Results 3641 to 3650 of 3959