Showing 3959 results

Archival description
Jawatan Pemerintahan Umum Item
Advanced search options

Find results with:

in
Add new criteria

Limit results to:

Filter results by:

Filter by date range:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Print preview View:
Descending
Surat dr. Kepala Daerah DIY No. K. 1390/IV/A/Rhs/71 Kepada Sekretaris PPD DIY tentang Surat Bupeti KDH Kab. Kulonprogo tgl.24 Maret. No. Pem.D/24/II/Rhs/71
Surat dr. Kepala Daerah DIY No. K. 1390/IV/A/Rhs/71 Kepada Sekretaris PPD DIY tentang Surat Bupeti KDH Kab. Kulonprogo tgl.24 Maret. No. Pem.D/24/II/Rhs/71
Surat Tugas PPD Tingkat I. No. 1091/II/PPDI/71 kepada Kepala Bagian Pengawas Teknis Pemilu untuk mengikuti Raker PPD tingkat I. Se. Indonesia di Jakarta
Surat Tugas PPD Tingkat I. No. 1091/II/PPDI/71 kepada Kepala Bagian Pengawas Teknis Pemilu untuk mengikuti Raker PPD tingkat I. Se. Indonesia di Jakarta
Laporan Kegiatan Dalam Periode Persiapan Pemilu 1971
Laporan Kegiatan Dalam Periode Persiapan Pemilu 1971
Surat Dari PPD Tingkat I Kepada Drs Soeprapto berisi surat leterangan Perjalanan ke DIY dan sekitarnya untuk observasi TPS dalam rangka pengembangan Sosiologi dan Demografi
Surat Dari PPD Tingkat I Kepada Drs Soeprapto berisi surat leterangan Perjalanan ke DIY dan sekitarnya untuk observasi TPS dalam rangka pengembangan Sosiologi dan Demografi
SK Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY No. 18/1971 tgl 29 Maret 1971 tentang Pemberian bantuan Insentif/ perangsang bagi partai yang ikut Pemilu 1971 DIY masing-masing Rp 1000000,-
SK Kepala Daerah/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I DIY No. 18/1971 tgl 29 Maret 1971 tentang Pemberian bantuan Insentif/ perangsang bagi partai yang ikut Pemilu 1971 DIY masing-masing Rp 1000000,-
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Ralat peraturan pemerintah Nomor 6/1958 tentang pengiriman penerbitan oleh Kementrian Djawatan Pemerintah Kementrian dalam negri
Ralat peraturan pemerintah Nomor 6/1958 tentang pengiriman penerbitan oleh Kementrian Djawatan Pemerintah Kementrian dalam negri
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Satya Lencana Keamanan.
Berkas Peraturan Pemerintah tentang Satya Lencana Keamanan.
Results 491 to 500 of 3959