Menampilkan 3959 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi No. 002/1970 Tgl 5 Juli 1970 tentang penyampaian daftar Pegawai/Karyawan/Buruh di Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat dalam G 30 S/PKI kepada Petugas Pendaftar Pemilih (PPP) setempat dimana mereka bertempat tinggal.
Instruksi No. 002/1970 Tgl 5 Juli 1970 tentang penyampaian daftar Pegawai/Karyawan/Buruh di Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat dalam G 30 S/PKI kepada Petugas Pendaftar Pemilih (PPP) setempat dimana mereka bertempat tinggal.
Instruksi Panglima Komando Daerah Udara IV Angkatan Udara RI . No : 02/tahun 1971. Tentang : Pembetulan TPS baru bagi karyawan sipil AURI
Instruksi Panglima Komando Daerah Udara IV Angkatan Udara RI . No : 02/tahun 1971. Tentang : Pembetulan TPS baru bagi karyawan sipil AURI
Instruksi Presiden Nomor 5/KO.T.O.E tahun 1962 perihal penjualan barang-barang milik pemerintah
Instruksi Presiden Nomor 5/KO.T.O.E tahun 1962 perihal penjualan barang-barang milik pemerintah
Instruksi-instruksi keputusan mentri sosial RI tentang pemberian ijin untuk pengedaran kupon berhadiah gratis kepada yayasan tahun 1945 di Jakarta dan pimpinan took jeneva di Yogyakarta
Instruksi-instruksi keputusan mentri sosial RI tentang pemberian ijin untuk pengedaran kupon berhadiah gratis kepada yayasan tahun 1945 di Jakarta dan pimpinan took jeneva di Yogyakarta
Interlokal dari Drs. Parmanto Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY Tanggal 27 Maret 1970 Perihal SK Mendagri No.96/70 Tentang pengesahan anggota PPD Tingkat I DIY telah kami kirim, sedang tembusan dibawa Ajudan DP Dirjen Pusat sewaktu datang ke Yogyakarta
Interlokal dari Drs. Parmanto Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY Tanggal 27 Maret 1970 Perihal SK Mendagri No.96/70 Tentang pengesahan anggota PPD Tingkat I DIY telah kami kirim, sedang tembusan dibawa Ajudan DP Dirjen Pusat sewaktu datang ke Yogyakarta
Interlokal dari Menteri Dalam Negeri Jakarta kepada Gubernur LDH DIY No. SPD.24/1/2 Tanggal 27 Januari 1970 Perihal segera mengajukan usul pengangkatan personalia PPD Tingkat I untuk penyelesain slepnya
Interlokal dari Menteri Dalam Negeri Jakarta kepada Gubernur LDH DIY No. SPD.24/1/2 Tanggal 27 Januari 1970 Perihal segera mengajukan usul pengangkatan personalia PPD Tingkat I untuk penyelesain slepnya
Interlokal dari Menteri Dalam Negeri Kepada Kepala Daerah DIY Tentang perintah meminimalkan anggaran belanja utk Pemilu. Laporannya paling lambat tanggal 28 Nov 1969.
Interlokal dari Menteri Dalam Negeri Kepada Kepala Daerah DIY Tentang perintah meminimalkan anggaran belanja utk Pemilu. Laporannya paling lambat tanggal 28 Nov 1969.
Interlokal dari Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI kepada Gubernur Kepala Daerah Tgl 10 September 1970 No. 89/11/70 perihal sesuai operasional penyelenggaraan Pemilu diminta segera mengirimkan daftar jumlah penduduk WNI kepada PPI
Interlokal dari Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI kepada Gubernur Kepala Daerah Tgl 10 September 1970 No. 89/11/70 perihal sesuai operasional penyelenggaraan Pemilu diminta segera mengirimkan daftar jumlah penduduk WNI kepada PPI
Interlokal dari Semarang untuk Pemda DIY tentang panitia ad hak MPRS berkunjung ke Semarang lalu menuju Yogyakarta rombongan dipimpin Madjen Mashudi Gub. Kepda. Jawa Barat
Interlokal dari Semarang untuk Pemda DIY tentang panitia ad hak MPRS berkunjung ke Semarang lalu menuju Yogyakarta rombongan dipimpin Madjen Mashudi Gub. Kepda. Jawa Barat
Hasil 541 s.d 550 dari 3959