Menampilkan 3959 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun
Surat Ketua PPD Tingkat II Sleman No. 335/Adm/PPD/71 kepada Camat/KPPS se-Kabupaten Sleman tentang Pelaksanaan Konsinyaring dan Piket selama 24 jam bagi Aparat Pemilu selama 11 hari (5 hari sebelum dan sesudah hari H).
Surat Ketua PPD Tingkat II Sleman No. 335/Adm/PPD/71 kepada Camat/KPPS se-Kabupaten Sleman tentang Pelaksanaan Konsinyaring dan Piket selama 24 jam bagi Aparat Pemilu selama 11 hari (5 hari sebelum dan sesudah hari H).
Surat Ketua PPD Tingkat II Gunung kidul No. 772/II/C/1970 Kepada SP Wakil Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY Tentang usul pengangkatan anggota panitia peneliti Daerah Tingkat II Gunungkidul
Surat Ketua PPD Tingkat II Gunung kidul No. 772/II/C/1970 Kepada SP Wakil Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY Tentang usul pengangkatan anggota panitia peneliti Daerah Tingkat II Gunungkidul
Surat Ketua PPD Tingkat I DIY No.599/II/PPD I/70 Kepada Mendagri/ Ketua LPU tentang permohonan penjelasan komposisi/susunan Panitia peneliti Daerah
Surat Ketua PPD Tingkat I DIY No.599/II/PPD I/70 Kepada Mendagri/ Ketua LPU tentang permohonan penjelasan komposisi/susunan Panitia peneliti Daerah
Surat Ketua PPD Tingkat I DIY No. 1363/II/PPD I/71 Kepada Ketua LPU tentang pengajuan biaya persiapan pemilu triwulan I tahun 1971/1972.
Surat Ketua PPD Tingkat I DIY No. 1363/II/PPD I/71 Kepada Ketua LPU tentang pengajuan biaya persiapan pemilu triwulan I tahun 1971/1972.
Surat Ketua LPU/Mendagri No. 34/14/71 tanggal 18 Februari 71 kepada semua Ketua PPD I Tentang Kedudukan Anggota/Sekretariat Panitia Peneliti Dati I dan II.
Surat Ketua LPU/Mendagri No. 34/14/71 tanggal 18 Februari 71 kepada semua Ketua PPD I Tentang Kedudukan Anggota/Sekretariat Panitia Peneliti Dati I dan II.
Surat Ketua Dewan Pemerintah Daerah DIY kepada Kementrian Pertanahan di Jakarta perihal tabahan kerugian untuk ”pemilik tanah semula”daerah A pembelian waktu pemerintah Jepang.
Surat Ketua Dewan Pemerintah Daerah DIY kepada Kementrian Pertanahan di Jakarta perihal tabahan kerugian untuk ”pemilik tanah semula”daerah A pembelian waktu pemerintah Jepang.
Surat ketetapan sementara P.N. PERTAMINA RI tanggal 31 Maret 1969 No. 02/Kulonprogo/K.W.VI/69,.Perihal Menunggu dibuatnya surat pengangkatan sebagai pengusaha minyak tanah.
Surat ketetapan sementara P.N. PERTAMINA RI tanggal 31 Maret 1969 No. 02/Kulonprogo/K.W.VI/69,.Perihal Menunggu dibuatnya surat pengangkatan sebagai pengusaha minyak tanah.
Surat Ketetapan Pemerintah Kota Praja Yogyakarta tentang penyakit Aphthae Epizootica (tracak dan mulut)
Surat Ketetapan Pemerintah Kota Praja Yogyakarta tentang penyakit Aphthae Epizootica (tracak dan mulut)
Surat Keterangan Pemakaian uang oleh Kepala-kepala Bagian Kalurahan Maguwoharjo Sleman.
Surat Keterangan Pemakaian uang oleh Kepala-kepala Bagian Kalurahan Maguwoharjo Sleman.
Surat keterangan No.5/Perwk/ E II/2/8/71 tentang Ketentuan masa bebas tugas dari jabatan organic bagi pegawai yang dicalonkan sebgai anggota DPRD
Surat keterangan No.5/Perwk/ E II/2/8/71 tentang Ketentuan masa bebas tugas dari jabatan organic bagi pegawai yang dicalonkan sebgai anggota DPRD
Hasil 591 s.d 600 dari 3959