Showing 260 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum Item
Advanced search options

Find results with:

in
Add new criteria

Limit results to:

Filter results by:

Filter by date range:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Print preview View:
Ascending
Radiogram dari Mendagri/Ketua LPU No. III/14/1971 tanggal 9 Juni 1971 untuk Gubernur KDH/Ketua LPU Tingkat I Jatim. Tembusan semua GUB. KDH/Ketua PPD I se-Indonesia. Isi berita karna sangat terbatasnya kredit th 1971/1972 maka LPU tidak dapat menyediaka biaya peradilan kilat.
Radiogram dari Mendagri/Ketua LPU No. III/14/1971 tanggal 9 Juni 1971 untuk Gubernur KDH/Ketua LPU Tingkat I Jatim. Tembusan semua GUB. KDH/Ketua PPD I se-Indonesia. Isi berita karna sangat terbatasnya kredit th 1971/1972 maka LPU tidak dapat menyediaka biaya peradilan kilat.
Berita Inlok dari Mendagri tanggal 18 Juni 1971 No. 001/III/Telex untuk GUB. KDH DIY. Isi berita penetapan biaya tiap TPS dalam rangka pelak. Instuksi Sekjen No. 12/SD/inst/V/71 tertanggal 8 Mei 1971 di Kantor Perw Dep. Dag.
Berita Inlok dari Mendagri tanggal 18 Juni 1971 No. 001/III/Telex untuk GUB. KDH DIY. Isi berita penetapan biaya tiap TPS dalam rangka pelak. Instuksi Sekjen No. 12/SD/inst/V/71 tertanggal 8 Mei 1971 di Kantor Perw Dep. Dag.
Surat dari Bupati/Ketua PPD Tingkat II Kabupaten Sleman No. 323/ Adm/PPD/Slm/71 tanggal 22 Juni 1971 Perihal uang representatif/ peradilan kilat pemilu.
Surat dari Bupati/Ketua PPD Tingkat II Kabupaten Sleman No. 323/ Adm/PPD/Slm/71 tanggal 22 Juni 1971 Perihal uang representatif/ peradilan kilat pemilu.
Surat Ketua PPD Tingkat I DIY No. 1363/II/PPD I/71 Kepada Ketua LPU tentang pengajuan biaya persiapan pemilu triwulan I tahun 1971/1972.
Surat Ketua PPD Tingkat I DIY No. 1363/II/PPD I/71 Kepada Ketua LPU tentang pengajuan biaya persiapan pemilu triwulan I tahun 1971/1972.
Surat Mendagri/Ketua LPU, Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD Tingkat I se-Indonesia tentang biaya pembuatan TPS dan sidang/jasa kerja KPPS.
Surat Mendagri/Ketua LPU, Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD Tingkat I se-Indonesia tentang biaya pembuatan TPS dan sidang/jasa kerja KPPS.
Surat kawat mendagri/Ketua LPU No. 59/II/70 kepada Gubernur/ Ketua PPD I DIY tentang pengadaan formulir untuk pemilihan anggota DPR/DPRD I/II.
Surat kawat mendagri/Ketua LPU No. 59/II/70 kepada Gubernur/ Ketua PPD I DIY tentang pengadaan formulir untuk pemilihan anggota DPR/DPRD I/II.
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Surat Biro Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY kepada Kepala Daerah DIY mengenai pendapat berkaitan dengan Peraturan tentang Pemilihan Dewan Kalurahan.
Surat Biro Perundang-undangan dan Tata Hukum DIY kepada Kepala Daerah DIY mengenai pendapat berkaitan dengan Peraturan tentang Pemilihan Dewan Kalurahan.
Results 61 to 70 of 260