Menampilkan 3699 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum Item
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1972 tentang penangguhan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1972 tentang penangguhan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 1972 tentang susunan Organisasi san Tata Kerja Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi dan Sub.Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 1972 tentang susunan Organisasi san Tata Kerja Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi dan Sub.Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No : 52/LPU/Tahun 1970 tentang Nama dan tanda gambar organisasi golongan politik dan Organisasi Golongan Karya yang dipergunakan dalam pemilu serta penentuan nomor urutnya
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No : 52/LPU/Tahun 1970 tentang Nama dan tanda gambar organisasi golongan politik dan Organisasi Golongan Karya yang dipergunakan dalam pemilu serta penentuan nomor urutnya
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum no.22/LPU/tahun 1971 tentang / Formulir Surat Panggilan untuk memberikan suara dalam Pemilu
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum no.22/LPU/tahun 1971 tentang / Formulir Surat Panggilan untuk memberikan suara dalam Pemilu
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 31/LPU/1971 tentang Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan anggota DPR, DPRD Dati I dan DPRD Dati II
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 31/LPU/1971 tentang Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan anggota DPR, DPRD Dati I dan DPRD Dati II
Keputusan Menteri Dalam Negri tentang peraturan ujian penghabiasan kursus dinas bagian B dan C kementrian dalam negri beserta peraturan tata tertibnya
Keputusan Menteri Dalam Negri tentang peraturan ujian penghabiasan kursus dinas bagian B dan C kementrian dalam negri beserta peraturan tata tertibnya
Keputusan Menteri Keuangan RI Yogyakarta No.uu.30-4-17 tentang Peraturan Pemberian pinjaman tidak berbunga membeli mobil untuk sendiri selanjutnya disebut “ Peraturan Pinjaman Pembelian Mobil “
Keputusan Menteri Keuangan RI Yogyakarta No.uu.30-4-17 tentang Peraturan Pemberian pinjaman tidak berbunga membeli mobil untuk sendiri selanjutnya disebut “ Peraturan Pinjaman Pembelian Mobil “
Keputusan Menteri negara Ekonomi, Keuangan dan Industri No. Kep/86/Menkuin/II/1970 tanggal 17 Nopember 1970 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjualan Murah Perusahaan Negara.
Keputusan Menteri negara Ekonomi, Keuangan dan Industri No. Kep/86/Menkuin/II/1970 tanggal 17 Nopember 1970 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penjualan Murah Perusahaan Negara.
Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor B.K.2/40/34-523 A.52/3A.3 tentang pemberian kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggunakan uang guna pemberian perskot sumbangan kepada Daerah Tingkat I dan II untuk membiayai Pemerintah Daerah
Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor B.K.2/40/34-523 A.52/3A.3 tentang pemberian kuasa kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggunakan uang guna pemberian perskot sumbangan kepada Daerah Tingkat I dan II untuk membiayai Pemerintah Daerah
Hasil 871 s.d 880 dari 3699