Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 281 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat Kawat Sekretaris PPD Tingkat I DIY No. K. 31/SSB/71. Kepala Bagian Alokasi/Biro Penyelenggara PPI Tentang Pengiriman Surat Keterangan Pembelian Jeep Toyota dan Pengiriman Kekurangan Pakaian Seragam Pamong Praja DIY.
Surat Kawat Sekretaris PPD Tingkat I DIY No. K. 31/SSB/71. Kepala Bagian Alokasi/Biro Penyelenggara PPI Tentang Pengiriman Surat Keterangan Pembelian Jeep Toyota dan Pengiriman Kekurangan Pakaian Seragam Pamong Praja DIY.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. SDP 23/1 Kepada Gubernur/ Ketua PPD I DIY tentang Penggunaan uang muka yang dikirim oleh LPU.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. SDP 23/1 Kepada Gubernur/ Ketua PPD I DIY tentang Penggunaan uang muka yang dikirim oleh LPU.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. 6/II/1971 tanggal 2 Januari 1971 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang batas waktu penyampaian Surat pencalonan oleh organisasi.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. 6/II/1971 tanggal 2 Januari 1971 Kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang batas waktu penyampaian Surat pencalonan oleh organisasi.
Surat kawat mendagri/Ketua LPU No. 59/II/70 kepada Gubernur/ Ketua PPD I DIY tentang pengadaan formulir untuk pemilihan anggota DPR/DPRD I/II.
Surat kawat mendagri/Ketua LPU No. 59/II/70 kepada Gubernur/ Ketua PPD I DIY tentang pengadaan formulir untuk pemilihan anggota DPR/DPRD I/II.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. 01/II/1971 tanggal 2 Januari 1971 kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang pelaksanaan Teknis pencalonan anggota DPR, DPRD I, DPRD II.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU No. 01/II/1971 tanggal 2 Januari 1971 kepada Gubernur KDH/Ketua PPD I DIY tentang pelaksanaan Teknis pencalonan anggota DPR, DPRD I, DPRD II.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU Kepada Gubernur/Ketua PPD I Kal Sel tentang Biaya Pemilu Di Bebankan Pada Departemen Pertahanan dan Keamanan.
Surat kawat Mendagri/Ketua LPU Kepada Gubernur/Ketua PPD I Kal Sel tentang Biaya Pemilu Di Bebankan Pada Departemen Pertahanan dan Keamanan.
Surat kawat Ketua PPD Tingkat I DIY Kepada Biro Perbekalan LPU Tentang Informasi keberangkatan SP Wakepda ke Jakarta.
Surat kawat Ketua PPD Tingkat I DIY Kepada Biro Perbekalan LPU Tentang Informasi keberangkatan SP Wakepda ke Jakarta.
Surat kawat Gubernur/Ketua PPD I DIY No.514/PPD Tingkat I kepada Mendagri/Ketua LPU tentang Infomasi Jumlah Kecamatan/PPS sebagai bahan Penyesuaian SKO Menteri Keuangan.
Surat kawat Gubernur/Ketua PPD I DIY No.514/PPD Tingkat I kepada Mendagri/Ketua LPU tentang Infomasi Jumlah Kecamatan/PPS sebagai bahan Penyesuaian SKO Menteri Keuangan.
Surat kawat dr Mendagrio (Ketua LPU) No. 111/14/1971 tanggal 9 Juni 1971 Kepada GUB. KBH/ketua PPD Tingkat I Jatim Tembusan semua GUB. KDH/Ketua PPD se-Indonesia isi berita LPU tidak dapat menyediakan biaya khusus untuk biya peradilan kilat.
Surat kawat dr Mendagrio (Ketua LPU) No. 111/14/1971 tanggal 9 Juni 1971 Kepada GUB. KBH/ketua PPD Tingkat I Jatim Tembusan semua GUB. KDH/Ketua PPD se-Indonesia isi berita LPU tidak dapat menyediakan biaya khusus untuk biya peradilan kilat.
Surat kawat dari Sekretaris PPD Tingkat I DIY No. 848/Pkes/0/70 tanggal – Kepada semua/Kes/Pimpinan RSUP perihal instruksi untuk melakukan dan memberikan surat keterangan kesehatan jiwa kepada calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II Se-Indonesia.
Surat kawat dari Sekretaris PPD Tingkat I DIY No. 848/Pkes/0/70 tanggal – Kepada semua/Kes/Pimpinan RSUP perihal instruksi untuk melakukan dan memberikan surat keterangan kesehatan jiwa kepada calon anggota DPR, DPRD I dan DPRD II Se-Indonesia.
Hasil 91 s.d 100 dari 281