Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 281 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat dari Sekretariat Pemda DIY No. K644/II/A/71 Kepada Komandan Daerah Kepolisian 096 Yogyakarta dan Letkol Umar Said tentang Pemananan Langsung Pemilu.
Surat dari Sekretariat Pemda DIY No. K644/II/A/71 Kepada Komandan Daerah Kepolisian 096 Yogyakarta dan Letkol Umar Said tentang Pemananan Langsung Pemilu.
Surat dari UGM No. 463/UM/KG/71 Kepada Ketua Panitia Pemilihan Umum Tingkat I DIY. Tentang observasi pemilu di TPS DIY.
Surat dari UGM No. 463/UM/KG/71 Kepada Ketua Panitia Pemilihan Umum Tingkat I DIY. Tentang observasi pemilu di TPS DIY.
Surat dari Wakil Kepala Daerah DIY kepada Walikota/Bupati Kepala Daerah se-DIY, Nomor 1314/I/A/I/67,tanggal 27 Desember 1967 tentang inventarisasi semua barang Baproda sehubungan dengan pembubaran Badan-badan Produksi Daerah untuk Bahan Makanan.
Surat dari Wakil Kepala Daerah DIY kepada Walikota/Bupati Kepala Daerah se-DIY, Nomor 1314/I/A/I/67,tanggal 27 Desember 1967 tentang inventarisasi semua barang Baproda sehubungan dengan pembubaran Badan-badan Produksi Daerah untuk Bahan Makanan.
Surat dari Wakil Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY No. 575/II/71 tanggal 30 Juni 71 Kepada Kepala Bagian Alokasi/Biro Perbelan PPI (Bp. Soepani BA.) Perihal Menurut Interlokal dari Bp Joko untuk Pengiriman Kekurangan Pakaian Kesatuan Pagar Praja 92 Setel yang di kirim ke Yogyakarta, Ternyata Sampai ini belum Sampai.
Surat dari Wakil Kepala Daerah/Ketua PPD Tingkat I DIY No. 575/II/71 tanggal 30 Juni 71 Kepada Kepala Bagian Alokasi/Biro Perbelan PPI (Bp. Soepani BA.) Perihal Menurut Interlokal dari Bp Joko untuk Pengiriman Kekurangan Pakaian Kesatuan Pagar Praja 92 Setel yang di kirim ke Yogyakarta, Ternyata Sampai ini belum Sampai.
Surat dari wakil ketua PPD Tingkat I DIY No. – tanggal 14 Januari 1971 Kepada Ketua PPD Tingkat I DIY perihal usulan pengganti KRT. Dargonegoro adalah R. Fx Heru Sudjijono, BA sebagai panitia peneliti daerah Tingkat I DIY.
Surat dari wakil ketua PPD Tingkat I DIY No. – tanggal 14 Januari 1971 Kepada Ketua PPD Tingkat I DIY perihal usulan pengganti KRT. Dargonegoro adalah R. Fx Heru Sudjijono, BA sebagai panitia peneliti daerah Tingkat I DIY.
Surat Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Status Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan dan Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan Peralihan bagi kalurahan yang vacum Dewan Perwakilan Rakyat nya.
Surat Dinas Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Status Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan dan Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kalurahan Peralihan bagi kalurahan yang vacum Dewan Perwakilan Rakyat nya.
Surat Instruksi Bupati Gunung Kidul No.410/II/E/1971 Tanggal 26 April 1971 Bahwa semua aparat lembaga Pemilu dan Aparat Pemerintahan Umum dilarang meninggalkan posnya masing-masing baik siang maupun malam.
Surat Instruksi Bupati Gunung Kidul No.410/II/E/1971 Tanggal 26 April 1971 Bahwa semua aparat lembaga Pemilu dan Aparat Pemerintahan Umum dilarang meninggalkan posnya masing-masing baik siang maupun malam.
Surat kawat 072 Pamungkas No.B_480-5/10/70 Kepada Ketua PPD Tingkat I Diy Tentang Pengajuan calon anggota Panitia Peneliti Daerah DIY
Surat kawat 072 Pamungkas No.B_480-5/10/70 Kepada Ketua PPD Tingkat I Diy Tentang Pengajuan calon anggota Panitia Peneliti Daerah DIY
Surat Kawat dari Bapilu Golkar Pusat No. - tanggal 29 Juni 1971 Kepada Bapilu Golkar Dati I se-Indonesia tembusan Gubernur KDH se-Indonesia perihal instuksi pengirimam hasil sementara tanggal 3 Juli 1971.
Surat Kawat dari Bapilu Golkar Pusat No. - tanggal 29 Juni 1971 Kepada Bapilu Golkar Dati I se-Indonesia tembusan Gubernur KDH se-Indonesia perihal instuksi pengirimam hasil sementara tanggal 3 Juli 1971.
Surat kawat dari Dinas Monitoring Departemen Penerangan No. J.P. 18/2-16 Tanggal 22 Jaunari 1977 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia Perihal persetujuan dan pembebasan untuk sementara bagi Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Badan Perwakilan.
Surat kawat dari Dinas Monitoring Departemen Penerangan No. J.P. 18/2-16 Tanggal 22 Jaunari 1977 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia Perihal persetujuan dan pembebasan untuk sementara bagi Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Badan Perwakilan.
Hasil 161 s.d 170 dari 281