Print preview Close
Showing 281 results
Archival description3 results with digital objects Show results with digital objects
Surat kawat dari Kepala Kantor Bendahara Negara Yogyakarta No.48 Rekening Tgl 17-3-1971 Pada Direktur PBNLA Jakarta dengan Tembusan dikirim ke Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran dan lain-lain Perihal sisa anggaran yang tidak di pindah bukukan ke kas negara dapat di gunakan dalam th Anggaran 1971/1972.
Surat kawat dari Kepala Kantor Bendahara Negara Yogyakarta No.48 Rekening Tgl 17-3-1971 Pada Direktur PBNLA Jakarta dengan Tembusan dikirim ke Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran dan lain-lain Perihal sisa anggaran yang tidak di pindah bukukan ke kas negara dapat di gunakan dalam th Anggaran 1971/1972.
PPD Tingkat I DIY Surat No. 417/II/PPD/I/1971 perihal surat tugas untuk memperoleh surat perjalanan dinas ke Jakarta kepada Sdr. Soewarto, Kepala Biro perbekalan/perhubungan pemilu sekretariat paniti pemilihan daerah Tingkat I DIY.
PPD Tingkat I DIY Surat No. 417/II/PPD/I/1971 perihal surat tugas untuk memperoleh surat perjalanan dinas ke Jakarta kepada Sdr. Soewarto, Kepala Biro perbekalan/perhubungan pemilu sekretariat paniti pemilihan daerah Tingkat I DIY.
Surat PPS Kecamatan Samigaluh No. PPS/181/K/II/71 kepada Mendagri /Ketua LPU tentang laporan penerimaan biaya pembiayaan pembuatan TPS dan uang sidang/uang jasa kerja KPPS.
Surat PPS Kecamatan Samigaluh No. PPS/181/K/II/71 kepada Mendagri /Ketua LPU tentang laporan penerimaan biaya pembiayaan pembuatan TPS dan uang sidang/uang jasa kerja KPPS.
Calon anggota DPR
Calon anggota DPR
Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3063/70 kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang Penjelasan dapat/tidaknya seorang Hakim menjadi Anggota Team peneliti calon anggota DPR Tingkat I.
Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3063/70 kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang Penjelasan dapat/tidaknya seorang Hakim menjadi Anggota Team peneliti calon anggota DPR Tingkat I.
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 3
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 3
Persiapan Pemilu
Persiapan Pemilu
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Undang-undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri.
Results 261 to 270 of 281