Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 4483 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Kenaikan Pangkat
Kenaikan Pangkat
Kementrian Kesehatan Dinas pemberantasan PES Daerah Yogyakarta No. K/1141/X/P-58. Kepada Jawatan Agraria DIY di Yogyakarta tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan PES di Djebugan/Trirenggo/Bantul,
Kementrian Kesehatan Dinas pemberantasan PES Daerah Yogyakarta No. K/1141/X/P-58. Kepada Jawatan Agraria DIY di Yogyakarta tentang permohonan izin mempergunakan sebagian tanah halaman kantor Dinas Pemberantasan PES di Djebugan/Trirenggo/Bantul,
Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Pem 59/3/47 tanggal 5 Juni 1952 kepada semua Gubernur (Kecuali Gubernur Sum Teng) tentang Penjelasan hal kewajiban Penerbit harian
Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Pem 59/3/47 tanggal 5 Juni 1952 kepada semua Gubernur (Kecuali Gubernur Sum Teng) tentang Penjelasan hal kewajiban Penerbit harian
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur RI, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya Nomor UPx 34/9/36, tanggal 4 Agustus 1952 tentang Perimbangan antara jumlah asisten Wedana dan asisten Wedana kelas I
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur RI, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya Nomor UPx 34/9/36, tanggal 4 Agustus 1952 tentang Perimbangan antara jumlah asisten Wedana dan asisten Wedana kelas I
Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Berkas Penyelidikan Ilmiah tentang Susunan Pemerintahan (Desentralisasi) di Indonesia oleh Gerald S. Maryanov dari Departement of Gouvernement, Indiana University, USA
Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Berkas Penyelidikan Ilmiah tentang Susunan Pemerintahan (Desentralisasi) di Indonesia oleh Gerald S. Maryanov dari Departement of Gouvernement, Indiana University, USA
Kementrian Agraria Tanah No.Max.40/2/6 kepada Menteri Pertanian di Jakarta tanggal 23 Juni 1955 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan system β€œmaro”
Kementrian Agraria Tanah No.Max.40/2/6 kepada Menteri Pertanian di Jakarta tanggal 23 Juni 1955 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan system β€œmaro”
Kementerian Pkerjaan Umum dan Tenaga Jawatan gedung-gedung negri Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada dewan pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan tanah untuk Kantor Urusan Agama.
Kementerian Pkerjaan Umum dan Tenaga Jawatan gedung-gedung negri Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada dewan pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan tanah untuk Kantor Urusan Agama.
Kementerian Pekerjan Umum dan tenaga Jawatan Gedung-gedung Pusat Kramat 63 Jakarta No.- kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan Tanah untuk Knator Urusan Agama DIY.
Kementerian Pekerjan Umum dan tenaga Jawatan Gedung-gedung Pusat Kramat 63 Jakarta No.- kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan Tanah untuk Knator Urusan Agama DIY.
Kementerian Dalam Negeri tentang perslah konferensi Pamong Projo di Solo pada tanggal 7 s/d 10 Maret 1948
Kementerian Dalam Negeri tentang perslah konferensi Pamong Projo di Solo pada tanggal 7 s/d 10 Maret 1948
Kementerian Dalam Negeri Jakarta Nomor Desember 9/15/43 tanggal 11 Maret 1958 kepada : - DPD (P) semua Daerah Swantantra Tingkat I - DPD DIY - DPP Kota Praja Jakarta Raya Tentang : Pengiriman peraturan daerah tentang pungutan opsen untuk dimintakan pengesahan
Kementerian Dalam Negeri Jakarta Nomor Desember 9/15/43 tanggal 11 Maret 1958 kepada : - DPD (P) semua Daerah Swantantra Tingkat I - DPD DIY - DPP Kota Praja Jakarta Raya Tentang : Pengiriman peraturan daerah tentang pungutan opsen untuk dimintakan pengesahan
Hasil 3781 s.d 3790 dari 4483