Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 4483 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat Menteri Dalam Negeri No. BK.29/1/40 kepada Kepala DIY, tentang pemasangan telepon baru dan pemindahan telepon .
Surat Menteri Dalam Negeri No. BK.29/1/40 kepada Kepala DIY, tentang pemasangan telepon baru dan pemindahan telepon .
Surat Menteri Dalam Negeri perihal Permintaan laporan tentang inventarisasi barang-barang yang dipakai untuk menyelenggarakan pemilihan umum anggota Konstiotuante / DPR dan DPRD
Surat Menteri Dalam Negeri perihal Permintaan laporan tentang inventarisasi barang-barang yang dipakai untuk menyelenggarakan pemilihan umum anggota Konstiotuante / DPR dan DPRD
Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mengenai permintaan priorotas pertama untuk pengiriman surat-surat dan sambungan pembicaraan telepon untuk keperluan Pemilu 1971.
Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mengenai permintaan priorotas pertama untuk pengiriman surat-surat dan sambungan pembicaraan telepon untuk keperluan Pemilu 1971.
Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua PPI perihal pedoman Menteri dalam Negeri/ Ketua PPI no. 5/ PPI/ tahun 1971 tentang tata cara penyelenggaraan penghitungan suara di daerah Tingkat I dan tingkat II.
Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua PPI perihal pedoman Menteri dalam Negeri/ Ketua PPI no. 5/ PPI/ tahun 1971 tentang tata cara penyelenggaraan penghitungan suara di daerah Tingkat I dan tingkat II.
Surat menteri Iuran Negara N.R.I. 8-17-43 kepada para menteri RI tentang pelaksanaan isntruksi Presiden No. 5/KO.T.O.C tahun 1962 perihal pelelangan
Surat menteri Iuran Negara N.R.I. 8-17-43 kepada para menteri RI tentang pelaksanaan isntruksi Presiden No. 5/KO.T.O.C tahun 1962 perihal pelelangan
Surat menteri keuanggan RI No. BPD. 3 januari 1942 kepada para menteri Dwikora tentang penjualan barang-barang inventaris yang dikuasai/dimiliki kementerian/departemen dan yang dianggap berkelebihan
Surat menteri keuanggan RI No. BPD. 3 januari 1942 kepada para menteri Dwikora tentang penjualan barang-barang inventaris yang dikuasai/dimiliki kementerian/departemen dan yang dianggap berkelebihan
Surat Menteri Perdagangan Dalam Negeri kepada Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara, Kepala Bendahara Negara di Jakarta dan Kepala Kantor Bendahara Negara di Daerah tentang Legalisasi pembelian barang Pemerintah
Surat Menteri Perdagangan Dalam Negeri kepada Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara, Kepala Bendahara Negara di Jakarta dan Kepala Kantor Bendahara Negara di Daerah tentang Legalisasi pembelian barang Pemerintah
Surat Menteri Pertanian RI kepada Gubernur kepada Daerah tentang penyerahan wewenang perizinan padi
Surat Menteri Pertanian RI kepada Gubernur kepada Daerah tentang penyerahan wewenang perizinan padi
Surat Menteri Sosial R.P kepada Kepala Daerah DIY tentang kunjungan yang mulia Menteri Kebajikan Malaysia
Surat Menteri Sosial R.P kepada Kepala Daerah DIY tentang kunjungan yang mulia Menteri Kebajikan Malaysia
Surat Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua tim Penertiban Personil Pusat kepada Menteri Kabinet Ampera, pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemental dan Gubernur seluruh Indonesia, perihal Instruksi tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No: 09 / Kogam / 5 / 1966 dan Keputusan Presiden No: 186 th 1967 mengenai penyelenggaraan penertiban/ pembersihan dalam bidang Personil non ABRI.
Surat Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua tim Penertiban Personil Pusat kepada Menteri Kabinet Ampera, pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemental dan Gubernur seluruh Indonesia, perihal Instruksi tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No: 09 / Kogam / 5 / 1966 dan Keputusan Presiden No: 186 th 1967 mengenai penyelenggaraan penertiban/ pembersihan dalam bidang Personil non ABRI.
Hasil 3861 s.d 3870 dari 4483