Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 4483 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Interlokal dari Menteri Dalam Negeri Jakarta kepada Gubernur LDH DIY No. SPD.24/1/2 Tanggal 27 Januari 1970 Perihal segera mengajukan usul pengangkatan personalia PPD Tingkat I untuk penyelesain slepnya
Interlokal dari Menteri Dalam Negeri Jakarta kepada Gubernur LDH DIY No. SPD.24/1/2 Tanggal 27 Januari 1970 Perihal segera mengajukan usul pengangkatan personalia PPD Tingkat I untuk penyelesain slepnya
Interlokal dari Drs. Parmanto Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY Tanggal 27 Maret 1970 Perihal SK Mendagri No.96/70 Tentang pengesahan anggota PPD Tingkat I DIY telah kami kirim, sedang tembusan dibawa Ajudan DP Dirjen Pusat sewaktu datang ke Yogyakarta
Interlokal dari Drs. Parmanto Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah DIY Tanggal 27 Maret 1970 Perihal SK Mendagri No.96/70 Tentang pengesahan anggota PPD Tingkat I DIY telah kami kirim, sedang tembusan dibawa Ajudan DP Dirjen Pusat sewaktu datang ke Yogyakarta
Inter Lokal Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH DIY tentang Peninjauan Menteri Trankop dan Dirjen Koperasi ke Jawa Tengah tanggal, 21 s/d 25 Agustus 1971
Inter Lokal Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH DIY tentang Peninjauan Menteri Trankop dan Dirjen Koperasi ke Jawa Tengah tanggal, 21 s/d 25 Agustus 1971
Instruksi-instruksi keputusan mentri sosial RI tentang pemberian ijin untuk pengedaran kupon berhadiah gratis kepada yayasan tahun 1945 di Jakarta dan pimpinan took jeneva di Yogyakarta
Instruksi-instruksi keputusan mentri sosial RI tentang pemberian ijin untuk pengedaran kupon berhadiah gratis kepada yayasan tahun 1945 di Jakarta dan pimpinan took jeneva di Yogyakarta
Instruksi Presiden Nomor 5/KO.T.O.E tahun 1962 perihal penjualan barang-barang milik pemerintah
Instruksi Presiden Nomor 5/KO.T.O.E tahun 1962 perihal penjualan barang-barang milik pemerintah
Instruksi Panglima Komando Daerah Udara IV Angkatan Udara RI . No : 02/tahun 1971. Tentang : Pembetulan TPS baru bagi karyawan sipil AURI
Instruksi Panglima Komando Daerah Udara IV Angkatan Udara RI . No : 02/tahun 1971. Tentang : Pembetulan TPS baru bagi karyawan sipil AURI
Instruksi No. 002/1970 Tgl 5 Juli 1970 tentang penyampaian daftar Pegawai/Karyawan/Buruh di Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat dalam G 30 S/PKI kepada Petugas Pendaftar Pemilih (PPP) setempat dimana mereka bertempat tinggal.
Instruksi No. 002/1970 Tgl 5 Juli 1970 tentang penyampaian daftar Pegawai/Karyawan/Buruh di Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat dalam G 30 S/PKI kepada Petugas Pendaftar Pemilih (PPP) setempat dimana mereka bertempat tinggal.
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi Menteri Sosial RI. No : HUK,3 -1-30/84 , tentang : keaktifan aparat Departemen Sosial dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. Tanggal : 19 Mei 1971.
Instruksi Menteri Sosial RI. No : HUK,3 -1-30/84 , tentang : keaktifan aparat Departemen Sosial dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. Tanggal : 19 Mei 1971.
Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang mewaspadai melaksanakan tindakan terhadap persoalan KPKR di Daerah masing-masing
Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang mewaspadai melaksanakan tindakan terhadap persoalan KPKR di Daerah masing-masing
Hasil 3881 s.d 3890 dari 4483