Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 4202 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Landeform Daerah DIY No.2/inst/1963,tanggal 18 April 1963 tentang Redistri atau pembagian tanah dengan hak milik para petani,sebagai kelanjutan dari pedoman pelaksaan penguasaan tanah-tanah yang lebih dari batas maximum (Bagian II)
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 1966 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan baru dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 1966 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan baru dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1967 tentang Peningkatan Penyempurnaan Pemerintah Daerah
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1967 tentang Peningkatan Penyempurnaan Pemerintah Daerah
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1966 tentang Hubungan kerja Sekretariat Djenderal, Direktorat-direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1966 tentang Hubungan kerja Sekretariat Djenderal, Direktorat-direktorat Djenderal dan Inspektorat Djenderal Departemen Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1965 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 1965 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah
Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang mewaspadai melaksanakan tindakan terhadap persoalan KPKR di Daerah masing-masing
Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang mewaspadai melaksanakan tindakan terhadap persoalan KPKR di Daerah masing-masing
Instruksi Menteri Sosial RI. No : HUK,3 -1-30/84 , tentang : keaktifan aparat Departemen Sosial dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. Tanggal : 19 Mei 1971.
Instruksi Menteri Sosial RI. No : HUK,3 -1-30/84 , tentang : keaktifan aparat Departemen Sosial dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum. Tanggal : 19 Mei 1971.
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi menteri Utama Bidang Eonomi dan Keuangan No. IM/13/MENKUE/II/1967 tentang penjualan atau pemindahan tangan kendaraan bermotor milik PN. PNW dan badan-badan semi pemerintyaha hanya dapat dibenarkan dengan cara lelang umum melalui prosedur yang telah ditetapkan
Instruksi No. 002/1970 Tgl 5 Juli 1970 tentang penyampaian daftar Pegawai/Karyawan/Buruh di Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat dalam G 30 S/PKI kepada Petugas Pendaftar Pemilih (PPP) setempat dimana mereka bertempat tinggal.
Instruksi No. 002/1970 Tgl 5 Juli 1970 tentang penyampaian daftar Pegawai/Karyawan/Buruh di Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat dalam G 30 S/PKI kepada Petugas Pendaftar Pemilih (PPP) setempat dimana mereka bertempat tinggal.
Instruksi Panglima Komando Daerah Udara IV Angkatan Udara RI . No : 02/tahun 1971. Tentang : Pembetulan TPS baru bagi karyawan sipil AURI
Instruksi Panglima Komando Daerah Udara IV Angkatan Udara RI . No : 02/tahun 1971. Tentang : Pembetulan TPS baru bagi karyawan sipil AURI
Hasil 541 s.d 550 dari 4202