𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Surat No. 167/I/A/14/II/D/58 Tanggal 8 Januari 19058 dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY Kepada Kepala JPU DIY bagian Tourisme tentang permintaan Laporan dari adanya Tourisme berkaitan Dengan Kewajiban secretariat pemerintah DIYBagian Statistik

Surat No. 167/I/A/14/II/D/58 Tanggal 8 Januari 19058 dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY Kepada Kepala JPU DIY bagian Tourisme tentang permintaan Laporan dari adanya Tourisme berkaitan Dengan Kewajiban secretariat pemerintah DIYBagian Statistik

Surat Muatan Udara dari PT AOA Jamrud Jakarta No. ZD 175/23/1970 Tgl 23 November 1970. Kepada Ketua PPD DIY. Tentang pengiriman Dokumen dari LPU Jakarta.

Surat mohon pertimbangan kepada Kepala Jawatan Agraria DIY sehubungan dengan Keputusan Desa Kelurahan Banguntapan Kapanewon Kotagede tanggal 27 Oktober 1928

Surat Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua tim Penertiban Personil Pusat kepada Menteri Kabinet Ampera, pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemental dan Gubernur seluruh Indonesia, perihal Instruksi tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No: 09 / Kogam / 5 / 1966 dan Keputusan Presiden No: 186 th 1967 mengenai penyelenggaraan penertiban/ pembersihan dalam bidang Personil non ABRI.

Surat Menteri Tenaga Kerja selaku Ketua tim Penertiban Personil Pusat kepada Menteri Kabinet Ampera, pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemental dan Gubernur seluruh Indonesia, perihal Instruksi tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No: 09 / Kogam / 5 / 1966 dan Keputusan Presiden No: 186 th 1967 mengenai penyelenggaraan penertiban/ pembersihan dalam bidang Personil non ABRI.

Surat Menteri Sosial R.P kepada Kepala Daerah DIY tentang kunjungan yang mulia Menteri Kebajikan Malaysia

Surat Menteri Pertanian RI kepada Gubernur kepada Daerah tentang penyerahan wewenang perizinan padi

Surat Menteri Perdagangan Dalam Negeri kepada Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara, Kepala Bendahara Negara di Jakarta dan Kepala Kantor Bendahara Negara di Daerah tentang Legalisasi pembelian barang Pemerintah

Surat Menteri Perdagangan Dalam Negeri kepada Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara, Kepala Bendahara Negara di Jakarta dan Kepala Kantor Bendahara Negara di Daerah tentang Legalisasi pembelian barang Pemerintah

Surat menteri keuanggan RI No. BPD. 3 januari 1942 kepada para menteri Dwikora tentang penjualan barang-barang inventaris yang dikuasai/dimiliki kementerian/departemen dan yang dianggap berkelebihan

Surat menteri Iuran Negara N.R.I. 8-17-43 kepada para menteri RI tentang pelaksanaan isntruksi Presiden No. 5/KO.T.O.C tahun 1962 perihal pelelangan

Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua PPI perihal pedoman Menteri dalam Negeri/ Ketua PPI no. 5/ PPI/ tahun 1971 tentang tata cara penyelenggaraan penghitungan suara di daerah Tingkat I dan tingkat II.

𝐉𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐢 𝐊𝐞𝐚𝐫𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐬

Persempit hasil anda dengan

Bagian dari

Lembaga Kearsipan

Pencipta

Level Deskripsi

Menampilkan 4483 hasil

Surat No. 167/I/A/14/II/D/58 Tanggal 8 Januari 19058 dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY Kepada Kepala JPU DIY bagian Tourisme tentang permintaan Laporan dari adanya Tourisme berkaitan Dengan Kewajiban secretariat pemerintah DIYBagian Statistik

Surat Muatan Udara dari PT AOA Jamrud Jakarta No. ZD 175/23/1970 Tgl 23 November 1970. Kepada Ketua PPD DIY. Tentang pengiriman Dokumen dari LPU Jakarta.

Surat mohon pertimbangan kepada Kepala Jawatan Agraria DIY sehubungan dengan Keputusan Desa Kelurahan Banguntapan Kapanewon Kotagede tanggal 27 Oktober 1928

Surat Menteri Sosial R.P kepada Kepala Daerah DIY tentang kunjungan yang mulia Menteri Kebajikan Malaysia

Surat Menteri Pertanian RI kepada Gubernur kepada Daerah tentang penyerahan wewenang perizinan padi

Surat Menteri Perdagangan Dalam Negeri kepada Kepala Direktorat Perbendaharaan Negara, Kepala Bendahara Negara di Jakarta dan Kepala Kantor Bendahara Negara di Daerah tentang Legalisasi pembelian barang Pemerintah

Surat menteri keuanggan RI No. BPD. 3 januari 1942 kepada para menteri Dwikora tentang penjualan barang-barang inventaris yang dikuasai/dimiliki kementerian/departemen dan yang dianggap berkelebihan

Surat menteri Iuran Negara N.R.I. 8-17-43 kepada para menteri RI tentang pelaksanaan isntruksi Presiden No. 5/KO.T.O.C tahun 1962 perihal pelelangan

Surat Menteri Dalam Negeri/ Ketua PPI perihal pedoman Menteri dalam Negeri/ Ketua PPI no. 5/ PPI/ tahun 1971 tentang tata cara penyelenggaraan penghitungan suara di daerah Tingkat I dan tingkat II.