Print preview Close

Showing 281 results

Archival description
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum
Advanced search options
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berkas Petunjuk Pembentukan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah “Zand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Surat Walikota Yogyakarta Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah/ Ketua PPD Tingkat I DIY No. 094/RHS/SEK/70 tangal 24 Nop 1971 perihal pembentukan panitia Penelitian Daerah Tingkat II Kodya Yogya-karta.
Surat Walikota Yogyakarta Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah/ Ketua PPD Tingkat I DIY No. 094/RHS/SEK/70 tangal 24 Nop 1971 perihal pembentukan panitia Penelitian Daerah Tingkat II Kodya Yogya-karta.
Konsep berita acara pengangkatan sumpah/janji menjadi ketua/wakil ketua, sekretaris panitia pemilihan Tingkat I DIY dan amanat.
Konsep berita acara pengangkatan sumpah/janji menjadi ketua/wakil ketua, sekretaris panitia pemilihan Tingkat I DIY dan amanat.
Radiogram Mendagri/Ketua PPI No.101/22/1971 Tanggal 27 Juli 1971 Kepada semua Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD Idan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD II seluruh Indonesia perihal pedoman tentang pembentukan Panitia Pemeriksanaan Tingkat I.
Radiogram Mendagri/Ketua PPI No.101/22/1971 Tanggal 27 Juli 1971 Kepada semua Gubernur Kepala Daerah/Ketua PPD Idan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah/Ketua PPD II seluruh Indonesia perihal pedoman tentang pembentukan Panitia Pemeriksanaan Tingkat I.
Surat PPD Tingkat I DIY No.67/II/PPD I/1971 Kepada SRI Paduka Kepala Daerah DIY/Drs. KRT Nitinegoro, Anggota BPH seksi I DIY Tentang turunan jawaban Mendagri/Ketua LPU.
Surat PPD Tingkat I DIY No.67/II/PPD I/1971 Kepada SRI Paduka Kepala Daerah DIY/Drs. KRT Nitinegoro, Anggota BPH seksi I DIY Tentang turunan jawaban Mendagri/Ketua LPU.
Surat dari Kepala Daerah DIY No. K. 1831/IV/B/Kwt/71 Tanggal 19 Juli 1971 Kepada Sekretaris Panitia PPD DIY Perihal Badan Koordinasi Sistem Perhubungan Pemilu.
Surat dari Kepala Daerah DIY No. K. 1831/IV/B/Kwt/71 Tanggal 19 Juli 1971 Kepada Sekretaris Panitia PPD DIY Perihal Badan Koordinasi Sistem Perhubungan Pemilu.
Surat PPD Tingkat I Bantul No.414/PPD II/2/71 Tanggal 8 Januari 1971 Kepada Ketua PPD I DIY Tentang Penggantian Iptu. Kasidjo sebagai Panitia Peneliti Daerah Tingkat II Bantul.
Surat PPD Tingkat I Bantul No.414/PPD II/2/71 Tanggal 8 Januari 1971 Kepada Ketua PPD I DIY Tentang Penggantian Iptu. Kasidjo sebagai Panitia Peneliti Daerah Tingkat II Bantul.
Results 81 to 90 of 281