Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta, No: Des 22 / 3 / 36 tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Kepala Daerah, Badan pemerintah Harian Kota Praja Jakarta Raya tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952
Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta No: UP 38 / 20 / 48 tanggal 3 Juni 1952 tentang Majelis – Majelis penguji kesehatan pegawai dan Dokter- Dokter penguji kesehatan kepada Gubernur, Kepala Daerah DIY, Residen Koordinator, Bupati / Walikota.
Surat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta Nomor A.E.2/2/24 kepada Kepala Jawatan Praja perihal Pengumuman Kementrian Dalam Negeri tentang pengiriman surat-surat untuk Kementrian Dalam Negeri
Surat Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada semua Gubernur DPD di Jawa/Sumatra Nomor Desember 1/9/4 tanggal 14 Juli 1955 tentang Pemberitahuan/penjelasan mengenai peraturan-peraturan bagi daerah otonom
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Des.1/2/47 kepada semua DPD dan Ketua DPRD, Gubernur, Residen tentang Penjelasan mengenai pelaksanaan otonomi Daerah
Surat Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah, 2. Semua Residen, 3. Semua Bupati, 4. Semua Walikota, 5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Desember 18/6/93, tanggal 10 Juni 1953 tentang Ralat Instruksi mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPD dan Ketua, Wakil Ketua serta anggota-anggtoa DPRD
Surat Kementrian Agraria Jakarta No. KA. 18/2/35 tanggal 18 Januari 1956 kepada semua Gubernur,kepala daerah DIY, dan Walikota Jakarta Raya tentang tanah-tanah milik Indonesia yang berada di desa-desa yang tidak diketahui siapa dan/atau dimana pemiliknya.
Surat Kementerian Pertanian RI No. 12938/KD/VIII kepada para Inspektur jawatan Kehutanan dan Kepala Kehutanan DIY tentang peraturan penjualan hasil hutan
Surat kementerian pertanian kantor pusat jawatan Kehutanan Yogyakarta No. 2805/I/11 kepada segenap residen dan Bupati di Jawa dan Madura tentang penghutanan kembali lahan-lahan kosong
