Surat Kementerian keuangan RI No.158641/G.T, tanggal 25 Agustus 1957 kepada semua kementerian tentang pelaksanaan pembelian tanah lingkungan kementrian.
Surat Kementerian Dalam Negeri RI kepada para gubernur di Jawa dan Sumatera perihal Surat Keputusan No. Up.21/7/12 tanggal 2 Mei 1950 tentang pemberian uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota DPD serta uang sidang dan perjalanan bagi anggota DPRD.
Surat Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor E 8/3/23 tanggal 29 Juli 1950 kepada Gubernur di Jawa, Sumatra dan Kalimantan tentang Uang Kehormatan
Surat Kementerian Dalam Negeri RI di Yogyakarta Nomor C/27/1/6 kepada semua Gubernur di Jawa dan Sumatra, Bupati di Jawa dan Sumatra tentenag Hierarchie dalam hubungan jabatan antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian Dalam Negeri
Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:UP.33/3/I tanggal 18 September 1953 kepada semua Gubernur, Residor, Bupati, Walikota kepala DIY , Directur kursus Dinas Bdan C, dan Biro pendidikan mahasiswa tentang pengiriman turunan peraturan pemerintah No:26 tahun 1953 tentang perubahan pp no.8/1952 mengenai pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan negeri
Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:UP.26/9/45 tanggal 13 April 1953 kepada semua Gubernur, Residen, Bupati, Walikota kepala DIY tentang peraturan pemerintah no 15 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri.
Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:Des.9/51/12 tanggal 6 Agustus 1953 tentang pemberian istirahat kepada pegawai negeri sesuai dengan pp.no:15 tahun1953.
Surat Kementerian dalam Negeri Jakarta No:Des.9/51/12 tanggal 6 Agustus 1951 kepada semua Gubernur Kepala Daerah, semua DPD kabupaten, BPH kota Praja Jakarta Raya tentang peraturan daerah yang konkordan dengan PP no:15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat.
Surat Kementerian Dalam Negeri Jakarta No: B. P.35 / 1 / 10, tanggal 9 Maret 1954 kepada semua Gubernur dan Kepala DIY, tentang Pengisian Formasi bagian politik di Kantor.
