Menampilkan 4202 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik
Media Massa
Media Massa
Memori penjelasan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPR GR menjelang Pemilu 1968
Memori penjelasan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPR GR menjelang Pemilu 1968
Mendagri kepada Gub. KDH Seluruh Indonesia No. SD 8/2/10 tanggal 20 Pebruari 1973 tentang akan berangkatnya satu team Survey Narkotik Bakolak Inpres 6/71 dari Jakarta ke Daerah-daerah Tk I untuk mengadakan Survey di daerah-daerah
Mendagri kepada Gub. KDH Seluruh Indonesia No. SD 8/2/10 tanggal 20 Pebruari 1973 tentang akan berangkatnya satu team Survey Narkotik Bakolak Inpres 6/71 dari Jakarta ke Daerah-daerah Tk I untuk mengadakan Survey di daerah-daerah
Menteri Dalam Negeri Jakarta No. Sd 4/9/10 tanggal 7 Januari 1971 kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Sekretaris Pemda DIY, Kepala Sub. Urusan Arsip tentang Konferensi/brifing umum Kepala Daerah Se-Indonesia di Jakarta
Menteri Dalam Negeri Jakarta No. Sd 4/9/10 tanggal 7 Januari 1971 kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Sekretaris Pemda DIY, Kepala Sub. Urusan Arsip tentang Konferensi/brifing umum Kepala Daerah Se-Indonesia di Jakarta
Menteri Dalam Negeri kepada DPD [Kepala Daerah] seluruh Indonesia tentang : permintaan pembebasan pembayaran pajak reklame terhadap reklame-reklame yang diadakan keperluan pemilihan umumdan demonstrasi.Tanggal : 16 April 1955
Menteri Dalam Negeri kepada DPD [Kepala Daerah] seluruh Indonesia tentang : permintaan pembebasan pembayaran pajak reklame terhadap reklame-reklame yang diadakan keperluan pemilihan umumdan demonstrasi.Tanggal : 16 April 1955
Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY tentang : pengangkatan dan penetapan gaji pegawai panitia pemilihan. Tanggal : 21 September 1954
Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY tentang : pengangkatan dan penetapan gaji pegawai panitia pemilihan. Tanggal : 21 September 1954
Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY tentang : pengangkatan penetapan gaji pegawai panitia pemilihan
Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah DIY tentang : pengangkatan penetapan gaji pegawai panitia pemilihan
Menteri Dalam Negeri kepada para Gubbernur seluruh Indonesia tentang : pengeluaran biaya-biaya/ peralatan- peralatan berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum.Tanggal : 9 April 1954.
Menteri Dalam Negeri kepada para Gubbernur seluruh Indonesia tentang : pengeluaran biaya-biaya/ peralatan- peralatan berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum.Tanggal : 9 April 1954.
Menteri Dalam Negeri Pimpinan Studio SSB Pemda DIY No. M.214/SSB/1973 tanggal 3 Maret 1973 kepada Gubernur KDH seluruh Indonesia tentang Pemberitahuan Raker Gubernur dan Kongres Pertiwi se-Indonesia di Jakarta
Menteri Dalam Negeri Pimpinan Studio SSB Pemda DIY No. M.214/SSB/1973 tanggal 3 Maret 1973 kepada Gubernur KDH seluruh Indonesia tentang Pemberitahuan Raker Gubernur dan Kongres Pertiwi se-Indonesia di Jakarta
Menteri Urusan Pegawai No: 25 – 26 – 33 / AW. 98 – 17 tanggal 9 Mei 1953. kepada semua menteri dan pembesar yang berhak mengangkat pegawai negeri tentang Petunjuk – petunjuk mengenai penyelengaraan peraturan pemerintah No :19 tahun 1952.
Menteri Urusan Pegawai No: 25 – 26 – 33 / AW. 98 – 17 tanggal 9 Mei 1953. kepada semua menteri dan pembesar yang berhak mengangkat pegawai negeri tentang Petunjuk – petunjuk mengenai penyelengaraan peraturan pemerintah No :19 tahun 1952.
Hasil 1151 s.d 1160 dari 4202