Menampilkan 4483 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Turunan monitoring sari Deppen Nomor Ydf-5 162/Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Januari 1971 tentang Penunjukkan pejabat yang diberi wewenang memberi persetujuan kepada pegawai Deppen untuk pencalonan anggota MPR, DPR, dan DPRD
Turunan monitoring sari Deppen Nomor Ydf-5 162/Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Januari 1971 tentang Penunjukkan pejabat yang diberi wewenang memberi persetujuan kepada pegawai Deppen untuk pencalonan anggota MPR, DPR, dan DPRD
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman. No. 23/pr/1953 tanggal 11 Oktober 1953 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Purwasudiyana sebagai Kepala bagian keamanan Kelurahan Cangkringan.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Kabupaten Pamong Praja Sleman. No. 23/pr/1953 tanggal 11 Oktober 1953 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Purwasudiyana sebagai Kepala bagian keamanan Kelurahan Cangkringan.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan Kutipan dari Register Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamong Praja Sleman DIY. No. 23/Pr/1953 tanggal 15 Oktober 1953 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Sdr Kramaharja dari jabatannya sebagai Kami Tuwa Kelurahan Kepuharja.
Turunan Kementrian Dalam Negeri Jakarta, tentang Cap Jabatan dan Lambang Negara .
Turunan Kementrian Dalam Negeri Jakarta, tentang Cap Jabatan dan Lambang Negara .
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan Instruksi Laksus Pangkopkamtibda Jabar tanggal 1 Juli 1970 No. Instr.01 5/kamda/D.B/1970 tentang Massa Organisasi yang berada di Daerah Militer VI/Siliwangi yang belum sepenuhnya dikuasai PKI sehingga terhadap pengurus dan anggotanya perlu diadakan perlakuan khusus
Turunan dari berita Telex dari Bakin jakarta kepada Gub. DIY no 949/t tanggal 14 April 1973 isinya melaporkan bahwa pada tanggal 16 April 1973 akan tiba di Medan berjumlah 12 orang anggota State Assembly (di Indonesia semacam Dewan Perwakilan Daerah) dari State Jedah Malaysia dan akan berkunjung ke Yogyakarta
Turunan dari berita Telex dari Bakin jakarta kepada Gub. DIY no 949/t tanggal 14 April 1973 isinya melaporkan bahwa pada tanggal 16 April 1973 akan tiba di Medan berjumlah 12 orang anggota State Assembly (di Indonesia semacam Dewan Perwakilan Daerah) dari State Jedah Malaysia dan akan berkunjung ke Yogyakarta
Turunan Cp. Deppen No.097/Penda/Cp/K/71 tenang larangan penggunaan mobil unitetalat media Japen oleh Parpol/Golkar untuk kampanye
Turunan Cp. Deppen No.097/Penda/Cp/K/71 tenang larangan penggunaan mobil unitetalat media Japen oleh Parpol/Golkar untuk kampanye
Turunan Keputusan Mendagri/Ketua LPU No. 23/LPU/1971 tentang: Daftar calon sementara/tetap pemilihan anggota DPR/DPRD.
Turunan Keputusan Mendagri/Ketua LPU No. 23/LPU/1971 tentang: Daftar calon sementara/tetap pemilihan anggota DPR/DPRD.
Tuna Sosial
Tuna Sosial
Hasil 151 s.d 160 dari 4483