Daftar dari adanya tanah-tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikuasai oleh Kementrian, Djawatan/Kantor Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Kapanewon Panggang, Kabupaten Bantul.
Surat Ijin Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/P/1953 tentang mempergunakan sebidang tanah bekas Kabupaten Sentolo, kepada Djawatan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendirikan Rumah Sakit dan Poliklinik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1972 tentang penangguhan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 untuk Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-undang Nomor 10 tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjelang Pemilihan Umum tahun 1968
Kementerian Dalam Negeri Jakarta Nomor Desember 9/15/43 tanggal 11 Maret 1958 kepada : - DPD (P) semua Daerah Swantantra Tingkat I - DPD DIY - DPP Kota Praja Jakarta Raya Tentang : Pengiriman peraturan daerah tentang pungutan opsen untuk dimintakan pengesahan
Surat Kepala Daerah DIY Nomor 1907/VI/B/II/65, tanggal 21 Juli 1965 tentang Penyerahan Peraturan Daerah PD. Tegel dan Beton “Kuntji” dengan surat tanggal 9 Februari 1965 Nomor 120/I/D/80/Ot – Des/1965 kepada Departemen Dalam Negeri
Surat Kepala Daerah DIY Nomor 2679/VII/B/II/64, tanggal 26 Nopember 1964 tentang Penyerahan PD. Pabrik Tegel dan Beton Kuntji kepada Pimpinan DPRD – GR DIY
DPRD Gotong Royong DIY Nomor 05/S.IV/IX/63, tanggal 6 September 1963 kepada Pimpinan DPRD Gotong Royong DIY tentang Permohonan Jadwal rapat pleno DPRD Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Perusahaan Daerah Pabrik Tegel dan Beton Kuntji
Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 5/1960, Surat dari KODAM VII/DIPONEGORO Panglima Darurat Militer tentang Penjelasan sekitar Penetapan Presiden RI Nomor 5 tahun 1960
