Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta Nomor Des.1/2/47 kepada semua DPD dan Ketua DPRD, Gubernur, Residen tentang Penjelasan mengenai pelaksanaan otonomi Daerah
Surat Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta kepada DPD sementara propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatra, DIY, BPH Kotapraja Jakarta raya tentang penyelenggaraan pekerjaan untuk daerah otonom oleh pegawai negeri atau pegawai daerah otonom lainnya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat mengenai pekerjaan umum kepada propinsi-propinsi dan penegasan urusan mengenai pekerjaan umum dari daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa
Surat Keputusan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Kulonprogo Nomor 11/DPRD/58 tentang Pembentukan Panitya Penyelidikan Obyek-obyek Keuangan Otonomi
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swantantra Tingkat II Kulonprogo Nomor 8 / DPRD/ 58 tentang Pembentukan Penetapan Panitya Teknis Otonomi Daerah Swatantra Tingkat II Kulonprogo
Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Pengumuman No. 2 tahun 1962 tentang Perpindahan Alaman Kantor Dinas Perikanan dan Kantor Sekretariat BP. DISPRI Tingkat I DIY, Antaran Surat Pos, Penetapan harian nasional nelayan.
Surat dari Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang tidak dibenarkannya Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Keputusan tanpa adanya pendelegasian dari Kepala Daerah DIY