Menampilkan 4483 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menurun

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 1971 tentang Tata cara pengajuan Calon Anggota MPR dan DPR yang diangkat serta tatat cara pengajuan calon untuk yang berkedudukan sebagai anggota tambahan MPR
Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 1971 tentang Tata cara pengajuan Calon Anggota MPR dan DPR yang diangkat serta tatat cara pengajuan calon untuk yang berkedudukan sebagai anggota tambahan MPR
Keputusan Presiden RI No. 39 Tahun 1970 tentang penelitian Calon untuk anggota Badan Permusyawaratan Pewakilan Rakyat.
Keputusan Presiden RI No. 39 Tahun 1970 tentang penelitian Calon untuk anggota Badan Permusyawaratan Pewakilan Rakyat.
Keputusan Presiden RI
Keputusan Presiden RI
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 1967, tanggal 20 Oktober 1967 tentang Masih berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 tahun 1967
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 1967, tanggal 20 Oktober 1967 tentang Masih berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 tahun 1967
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai peraturan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai peraturan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai penetapan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 tahun 1957 mengenai penetapan tentang susunan dan Pimpinan Kementrian Perhubungan...
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 128 tahun 1957 berupa peraturan tentang pemecahan Kementrian Perhubungan menjadi Kementrian Perhubungan dan Kementrian Pelayaran.
Keputusan Perwakilan Departemen Agama DIY tentang Pembebasan tugas untuk sementara dari jabatan organic bagi PNS Departemen Agama untuk dicalonkan anggota DPRD Tingkat I DIY pada pemilu 1971
Keputusan Perwakilan Departemen Agama DIY tentang Pembebasan tugas untuk sementara dari jabatan organic bagi PNS Departemen Agama untuk dicalonkan anggota DPRD Tingkat I DIY pada pemilu 1971
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan perdana Mentri Republik Indonesia No. 216/P.M./1957 tentang pembentukan Panitia Interdepartemental yang diberi tugas membantu mentri Perhubungan dalam menyelenggarakan kebijaksanaan untuk memajukan dan melanjutkan penyelenggaraan Tourisme Luar Negeri/Dalam Negeri.
Keputusan perdana menteri RI Nomor 34/P.M/1954 tentang panitia teknis interdepartemental untuk urusan barang-barang peninggalan perang
Keputusan perdana menteri RI Nomor 34/P.M/1954 tentang panitia teknis interdepartemental untuk urusan barang-barang peninggalan perang
Hasil 3431 s.d 3440 dari 4483