Inspeksi Lalu lintas Jalan DIY kepada Badan Tourisme tanggal 30 Juni 1959. Salinan dari salinan surat pemda TK I Bali di Denpasar No. 3/10/22. Tanggal 6 juni 1959, perihal larangan membawa Bus-bus atau Truk-Truk yang di keur untuk jalan kelas II atau III ke Bali.
Insruksi Presiden RI No : 14 th 1967 tanggal 16 Desember 1967 kepada: 1. Menteri Agama, 2. Menteri Dalam Negeri, 3. Segenap Badan dan Alat Pemerintah di Pusat dan Daerah, tentang kebijaksanaan pokok mengenai Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina.
Instrksi bersama PANGKOPKAMTIB dan MENDAGRI/KETUA LPU No. IN6-002/KOPKAM/II/71 No. 1/INS/LPU/1971 Tentang peningkatan kegiatan persiapan pemilihan umum
Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tentang Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1960 jo. Keputusan Menteri Agraria Nomor 922/Ka Tahun 1960 mengenai Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman Tertentu.
Instruksi Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/1956 tentang Penafsiran Kembali Hasil Pamong Kelurahan,Pembantu Pamong dan Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Termasuk Daerah Enclave Ngawen (Mangkunegaran) dan Imogiri/Kota Gede (Surakarta) yang di Dapat dari Tanah Lungguh Bertalian Dengan Pemberian Uang Tunjangan Dari Pemerintah Pusat
