Menampilkan 4483 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap

Cari hasil dengan:

dalam
Tambahkan kriteria baru

Batasi pencarian pada:

Hasil filter berdasarkan:

Filter berdasarkan tanggal lingkup:

Use these options to specify how the date range returns results. "Exact" means that the start and end dates of descriptions returned must fall entirely within the date range entered. "Overlapping" means that any description whose start or end dates touch or overlap the target date range will be returned.
Pratinjau hasil cetak Lihat:
Menaik

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Kementerian dalam Negeri Jakarta No:DES.21/3/48 tanggal 21 Oktober 1953 tentang pelaksanaan PP No:8 tahun 1952 tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan negeri
Kementerian dalam Negeri Jakarta No:DES.21/3/48 tanggal 21 Oktober 1953 tentang pelaksanaan PP No:8 tahun 1952 tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan negeri
Kementerian dalam Negeri Jakarta No:DES.22/31/1 tanggal 2 Desember 1953 tentang petunjuk pelaksanaan pp 19 tahun 1952 tentang peraturan pensiun janda/tunjangan anak yatim piatu PNS
Kementerian dalam Negeri Jakarta No:DES.22/31/1 tanggal 2 Desember 1953 tentang petunjuk pelaksanaan pp 19 tahun 1952 tentang peraturan pensiun janda/tunjangan anak yatim piatu PNS
Kementerian Dalam Negeri Jakarta No:Des.29/2/2 tanggal 9 Januari 1954 tentang Penjelasan mengenai kenaikan pangkat pegawai sipil dan pengangkatan pegawai sipil baru sesudah tanggal 15 November 1952.
Kementerian Dalam Negeri Jakarta No:Des.29/2/2 tanggal 9 Januari 1954 tentang Penjelasan mengenai kenaikan pangkat pegawai sipil dan pengangkatan pegawai sipil baru sesudah tanggal 15 November 1952.
Kementerian Dalam Negeri Jakarta Nomor Desember 9/15/43 tanggal 11 Maret 1958 kepada : - DPD (P) semua Daerah Swantantra Tingkat I - DPD DIY - DPP Kota Praja Jakarta Raya Tentang : Pengiriman peraturan daerah tentang pungutan opsen untuk dimintakan pengesahan
Kementerian Dalam Negeri Jakarta Nomor Desember 9/15/43 tanggal 11 Maret 1958 kepada : - DPD (P) semua Daerah Swantantra Tingkat I - DPD DIY - DPP Kota Praja Jakarta Raya Tentang : Pengiriman peraturan daerah tentang pungutan opsen untuk dimintakan pengesahan
Kementerian Dalam Negeri tentang perslah konferensi Pamong Projo di Solo pada tanggal 7 s/d 10 Maret 1948
Kementerian Dalam Negeri tentang perslah konferensi Pamong Projo di Solo pada tanggal 7 s/d 10 Maret 1948
Kementerian Pekerjan Umum dan tenaga Jawatan Gedung-gedung Pusat Kramat 63 Jakarta No.- kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan Tanah untuk Knator Urusan Agama DIY.
Kementerian Pekerjan Umum dan tenaga Jawatan Gedung-gedung Pusat Kramat 63 Jakarta No.- kepada Ketua Dewan Pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan Tanah untuk Knator Urusan Agama DIY.
Kementerian Pkerjaan Umum dan Tenaga Jawatan gedung-gedung negri Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada dewan pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan tanah untuk Kantor Urusan Agama.
Kementerian Pkerjaan Umum dan Tenaga Jawatan gedung-gedung negri Daerah Istimewa Yogyakarta No.- kepada dewan pemerintah Daerah Peralihan DIY di Yogyakarta tentang permohonan tanah untuk Kantor Urusan Agama.
Kementrian Agraria Tanah No.Max.40/2/6 kepada Menteri Pertanian di Jakarta tanggal 23 Juni 1955 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan system β€œmaro”
Kementrian Agraria Tanah No.Max.40/2/6 kepada Menteri Pertanian di Jakarta tanggal 23 Juni 1955 tentang ketentuan mengenai pelaksanaan system β€œmaro”
Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Berkas Penyelidikan Ilmiah tentang Susunan Pemerintahan (Desentralisasi) di Indonesia oleh Gerald S. Maryanov dari Departement of Gouvernement, Indiana University, USA
Kementrian Dalam Negeri di Jakarta kepada Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Berkas Penyelidikan Ilmiah tentang Susunan Pemerintahan (Desentralisasi) di Indonesia oleh Gerald S. Maryanov dari Departement of Gouvernement, Indiana University, USA
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur RI, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya Nomor UPx 34/9/36, tanggal 4 Agustus 1952 tentang Perimbangan antara jumlah asisten Wedana dan asisten Wedana kelas I
Kementrian Dalam Negeri Jakarta kepada semua Gubernur RI, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Jakarta Raya Nomor UPx 34/9/36, tanggal 4 Agustus 1952 tentang Perimbangan antara jumlah asisten Wedana dan asisten Wedana kelas I
Hasil 691 s.d 700 dari 4483