Menampilkan 4483 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum
Pilihan-pilihan pencarian lengkap
Pratinjau hasil cetak Lihat:

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat keputusan Menteri Sosial Ri No/ BA 5-2-5/80 tentang memberikan izin kepada yayasan SOS Desa Taruna/SOS Kindecraf di Bandung untuk menyelenggarakan pengumpulan dana sebagaimana dimagsud dalam undang-undang No. 9 tahun 1961 diseluruh wilayah Djawa dari tanggal 1 Mei s/d 31 Juni 1972 yang hasilnya akan dipergunakan untuk biaya pembangunan dan perawatan SOS.
Surat keputusan Menteri Sosial Ri No/ BA 5-2-5/80 tentang memberikan izin kepada yayasan SOS Desa Taruna/SOS Kindecraf di Bandung untuk menyelenggarakan pengumpulan dana sebagaimana dimagsud dalam undang-undang No. 9 tahun 1961 diseluruh wilayah Djawa dari tanggal 1 Mei s/d 31 Juni 1972 yang hasilnya akan dipergunakan untuk biaya pembangunan dan perawatan SOS.
Surat keputusan menteri sosial RI No. BA.5-1-3/61 tentangg memberikan izin kepada pustaka dan penerbit analisa CV.Djakarta untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah uang yang dikaitkan dengan penjualan majalah anggaran β€œSTOP”.
Surat keputusan menteri sosial RI No. BA.5-1-3/61 tentangg memberikan izin kepada pustaka dan penerbit analisa CV.Djakarta untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah uang yang dikaitkan dengan penjualan majalah anggaran β€œSTOP”.
Surat keputusan Menteri Sosial RI No. BA 5-1-47/69 tentang pemberian ijin kepada PT. perusahaan Bir Indonesia di Surabaya untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah barang yang dikaitkan dengan penjualan bir cap Bintang.
Surat keputusan Menteri Sosial RI No. BA 5-1-47/69 tentang pemberian ijin kepada PT. perusahaan Bir Indonesia di Surabaya untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah barang yang dikaitkan dengan penjualan bir cap Bintang.
Surat keputusan menteri sosial RI No. BA 5-1-46/67. tentang pemberian izin kepada Kilang rokok Kretek Tjap Kutjing di Pematang Siantar untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah barang yang berkaitan dengan penjualan rokok Tjap Kutjing .
Surat keputusan menteri sosial RI No. BA 5-1-46/67. tentang pemberian izin kepada Kilang rokok Kretek Tjap Kutjing di Pematang Siantar untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah barang yang berkaitan dengan penjualan rokok Tjap Kutjing .
Surat keputusan menteri sosial RI No. BA 5-1-43/64 tentang memberikan izin kepada pabrik tembako Djarum di Djakarta untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah uang yang dikaitkan dengan penjualan rokok-rokok kretekk merek VIP Internasional.
Surat keputusan menteri sosial RI No. BA 5-1-43/64 tentang memberikan izin kepada pabrik tembako Djarum di Djakarta untuk menyelenggarakan undian gratis berhadiah uang yang dikaitkan dengan penjualan rokok-rokok kretekk merek VIP Internasional.
Surat keputusan menteri sosial RI No. BA 5-1-21/94 tentang perubahan diktum pertama angka 6 huruf a dan b serta anggka 9. SK menteri sosial RI No. 5-1-20/25 yang diberikan kepada PT. union Confektionery Ltd di Medan mengenai izin undian gratis berhadiah.
Surat keputusan menteri sosial RI No. BA 5-1-21/94 tentang perubahan diktum pertama angka 6 huruf a dan b serta anggka 9. SK menteri sosial RI No. 5-1-20/25 yang diberikan kepada PT. union Confektionery Ltd di Medan mengenai izin undian gratis berhadiah.
Surat keputusan menteri sosial RI No. 5-2-24/97 mengenai perubahan dictum pertama angka 4 dan 7. SK Menteri Sosial Ri No. BA 5-1-2/16 yang diberikan kepada PT.Sumatera match Fectory di Medan tantang izin undian gratis berhadiah.
Surat keputusan menteri sosial RI No. 5-2-24/97 mengenai perubahan dictum pertama angka 4 dan 7. SK Menteri Sosial Ri No. BA 5-1-2/16 yang diberikan kepada PT.Sumatera match Fectory di Medan tantang izin undian gratis berhadiah.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI.No : 28/KEP/MEPEN/1971. Tentang : Larangan melakukan kegiatan politik danpenerangan yang tidak sesuai dengan martbat dan tugas kewajiban juru penerangan dilingkungan Departemen Penerangan RI. Tanggal : 2 Januari 1971.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI.No : 28/KEP/MEPEN/1971. Tentang : Larangan melakukan kegiatan politik danpenerangan yang tidak sesuai dengan martbat dan tugas kewajiban juru penerangan dilingkungan Departemen Penerangan RI. Tanggal : 2 Januari 1971.
Surat Keputusan Menteri Pemrintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Pemerintah 57/2/7-1 tentang Menunjuk para Gubernur Kepala Daeah untuk mengajukan usul-usul tentang Penganugerahan Satya Lencana Keamanan
Surat Keputusan Menteri Pemrintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Pemerintah 57/2/7-1 tentang Menunjuk para Gubernur Kepala Daeah untuk mengajukan usul-usul tentang Penganugerahan Satya Lencana Keamanan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan pemberian uang guna pengeluaran untuk keperluan Kepartemen Dalam Negri
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan pemberian uang guna pengeluaran untuk keperluan Kepartemen Dalam Negri
Hasil 741 s.d 750 dari 4483