Menampilkan 4483 hasil

Deskripsi Arsip
Jawatan Pemerintahan Umum
Pratinjau hasil cetak Lihat:

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Surat dari sekretariat pemda DIY kepada KantorUrusan Pegawai DIY tentang surat kawat mengenai jumlah gelandangan yang harus dikirim kembali ke DIY sebanyak 2115 orang.
Surat dari sekretariat pemda DIY kepada KantorUrusan Pegawai DIY tentang surat kawat mengenai jumlah gelandangan yang harus dikirim kembali ke DIY sebanyak 2115 orang.
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum DIY Buku 1
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Layang Undang-undang (RIJKSBLAD) Kasultanan Nomor 10 Tahun 1931 tentang peraturan untuk mendirikan Yayasan.
Undang-undang Nomor 3/1973 tentang APBN 1973/1974
Undang-undang Nomor 3/1973 tentang APBN 1973/1974
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah β€œZand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Turunan surat dari Kementerian Dalam Negeri tentang peraturan untuk mengubah β€œZand en grintwinningverordening Popinsi Midden Java.
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 75 tahun 1954
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penerimaan, pengarahan, penguasaan kawat tembaga dengan tidak mempunyai surat ijin
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara.
Hasil 1 s.d 10 dari 4483