Print preview Close
Showing 986 results
Archival description411 results with digital objects Show results with digital objects
KRT. Suryaningrat (pensiunan/bekas Bupati P.P. Kulon Progo) kepada Sri Paduka Kepala/Wakil Kepala Daerah DIY tanggal 25 Mei 1962 perihal taksiran harga tanah di Kota Wates.
KRT. Suryaningrat (pensiunan/bekas Bupati P.P. Kulon Progo) kepada Sri Paduka Kepala/Wakil Kepala Daerah DIY tanggal 25 Mei 1962 perihal taksiran harga tanah di Kota Wates.
Paku Alam VIII. Perihal turunan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas N.V. Perusahaan Tembakau Taru Martani Yogyakarta.
Paku Alam VIII. Perihal turunan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas N.V. Perusahaan Tembakau Taru Martani Yogyakarta.
Kantor Urusan Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Pasduka Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Desember 1961 perihal Permohonan kenaokan pangkat Kepala Biro Politik dari F IV ke F V.
Kantor Urusan Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Sri Pasduka Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 Desember 1961 perihal Permohonan kenaokan pangkat Kepala Biro Politik dari F IV ke F V.
Djawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada formasi DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 Juni 1955 perihal usul formasi baru Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Djawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada formasi DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 24 Juni 1955 perihal usul formasi baru Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketentuan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Rebublik Indonesia kepada semua fakultet/jawatan/Kantor,dan sebagainya di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 Maret 1953. perihal surat edaran perintah belajar keluar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil.
Ketentuan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Rebublik Indonesia kepada semua fakultet/jawatan/Kantor,dan sebagainya di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 Maret 1953. perihal surat edaran perintah belajar keluar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil.
Sekretariat Pememerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 14 September 1954 periahal kiriman surat turunan dari Kementrian Sosial Jakarta nomor K-4-21-33 tanggal 12 Agustus 1954 tentang Pemberitahuan kerugian Negara karena penggelapan atau perbuatan lain.
Sekretariat Pememerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Sri Paduka Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 14 September 1954 periahal kiriman surat turunan dari Kementrian Sosial Jakarta nomor K-4-21-33 tanggal 12 Agustus 1954 tentang Pemberitahuan kerugian Negara karena penggelapan atau perbuatan lain.
Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Dewan Pemerintah Daserah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 Juli 1955 perihal Penghapusan imbangan Asisten Wedana klas I dan Asisten Wedana.
Jawatan Pemerintahan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Dewan Pemerintah Daserah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 Juli 1955 perihal Penghapusan imbangan Asisten Wedana klas I dan Asisten Wedana.
Kantor Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta tanggal 15 Oktober 1955 perihal Rencana Anggaran Belanja tahun 1956 untuk bagian politik KDN. Yogyakarta.
Kantor Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta tanggal 15 Oktober 1955 perihal Rencana Anggaran Belanja tahun 1956 untuk bagian politik KDN. Yogyakarta.
Komite Olympiade Indonesia Jakarta ( KOI ) kepada Sri Paduka Paku Alam VIII ( Ketua KOI ) tanggal 15 Februari 1961 perihal laporan keuangan KOI bagian bulan Januari 1961
Komite Olympiade Indonesia Jakarta ( KOI ) kepada Sri Paduka Paku Alam VIII ( Ketua KOI ) tanggal 15 Februari 1961 perihal laporan keuangan KOI bagian bulan Januari 1961
Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur KDH/ Ketua BKPMD Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 September 1962 perihal penggunaan uang bantuan pembangunanMasyarkat Desa ( PMD ) hanya diberikan kepada obyek-obyek PMD yang berbentuk koperasi.
Gubernur Kepala Daerah/Ketua Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur KDH/ Ketua BKPMD Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 September 1962 perihal penggunaan uang bantuan pembangunanMasyarkat Desa ( PMD ) hanya diberikan kepada obyek-obyek PMD yang berbentuk koperasi.
Results 701 to 710 of 986