Surat kepada Nagari Pakualaman dari Kadistrikan Adikarto tanggal April 1901 tentang Gugatnya Ngabehi Wiryo Leksana kepada kromojaya di Dusun Kanoman perkara jual-beli tanah Glondong.
Kabupaten Adikarta kepada Pemerintah Pakualaman. Surat tanggal 9 September 1901 sampai dengan 7 Oktober 1901 tentang Proses Verbal gugatan hutang-piutang tanpa Surat Perjanjian yang diketahui Kantor Polisi antara Mulya Jaya desa Kanoman Dhistrik Galur dengan Kramadrama desa benar Dhistrik Galur.
Surat Pemberitahuan dari Asisten Resident Klaten kepada Pakualaman VI tanggal 28 Juni 1901. Tentang Pemberitahuan kemalingan gamelan, pakian, pedang dan lemari-lemari untuk Saudara Pawirodirjo di Desa Sen Lem/ karyawan.
Kepolisian Glagah kepada Kedhistrikan Sogan. Surat tanggal 10 Oktober tentang mohon menghadapnya Demang Patmadikara ( Polisi Glagah ) dan Wanareja desa Klaten masalah lelangan Barang.
Kepolisian Wates kepada Kedhistrikan Sogan, Adikarta. Surat tanggal 7 Agustus 1901 tentang Perkara tanah Glondhongan di Parasan, Blabag, antara Bekel Sumawijaya dengan Wiratani sama-sama desa Parasan.
Resident kepada Pakualaman VI. Surat tanggal 4 Februari 1902 tentang Laporan orang Cina bernama Tan Tjahu kampung Cina Kapitein lama di Yogyakarta, menggugat saudara Mangunrama di kampung Jagalan Pakualaman hal meminjam uang.
Surat dari Polisi Adikarta kepada Kedistrikan Galur tanggal 2 Juli 1902 tentang Laporan bon cicilan kepada Ngabehi Setodikromo minta akan melaporkan Mulan Wulud selesai pindah cicilan tiga bulan.
Resident kepada Pemerintah Pakualaman. Surat tanggal 18 September 1902 tentang Penyelesaian hutang-piutang antara Golisin Desa Kapitan Lawas dengan Mbok Braja Sengaja desa Kauman Pakualaman.
Surat dari Jayeng Santoso kepada Adipati Pakualaman tentang permintaan ijin pengajuan kasus bagi Wanadiwiryo dusun Glagah dan Wonopawiro dusun Wadasini kepada Polisi karena bikin bodoh ( damel bodho ).
Resident kepada Pakualaman VI. Surat tanggal 5 Februari 1902 tentang Turunan laporan dari Jaksa di Purworejo, adanya orang yang menunggak pembayaran biaya perkara pengadilan.
