Pratinjau hasil cetak Tutup

Menampilkan 7736 hasil

Deskripsi Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY Item
Pratinjau hasil cetak Lihat:

1515 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Gunung Kidul, tentang Pengesahan Keputusan DPR Kelurahan Balehardjo tanggal 13-4-1955 No. 2 cukup dilaksanakan oleh DPD Kab. Gunung Kidul .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Gunung Kidul, tentang Pengesahan Keputusan DPR Kelurahan Balehardjo tanggal 13-4-1955 No. 2 cukup dilaksanakan oleh DPD Kab. Gunung Kidul .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Sleman, tentang Pengesahan Putusan DPR Kelurahan Sumber Rahayu tanggal 17-1-1956 No. 5 cukup disyahkan oleh DPD Kab. Sleman .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Sleman, tentang Pengesahan Putusan DPR Kelurahan Sumber Rahayu tanggal 17-1-1956 No. 5 cukup disyahkan oleh DPD Kab. Sleman .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Sleman, tanggapan atas kasus permintaan diskorsnya Lurah Desa Kelurahan Kalitirta oleh Warga Masyarakat .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati Kab. Sleman, tanggapan atas kasus permintaan diskorsnya Lurah Desa Kelurahan Kalitirta oleh Warga Masyarakat .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kab. Bantul tentang Pengesahan Putusan Dewan Kelurahan Palbapang tanggal 31-3-1956 No. 24 cukup disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kab. Bantul tentang Pengesahan Putusan Dewan Kelurahan Palbapang tanggal 31-3-1956 No. 24 cukup disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 Kabupaten ) tanggal 10 Oktober 1956 perihal turunan surat dari Dewan Pemerintah DIY, tanggal 29 September 1956 Nomor 6214/1/L/56 tentang perubahan nama-nama geografi (nama-nama gunung, sungai, pulau,dsb yang terancam dalam peta-peta yang penting).
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 Kabupaten ) tanggal 10 Oktober 1956 perihal turunan surat dari Dewan Pemerintah DIY, tanggal 29 September 1956 Nomor 6214/1/L/56 tentang perubahan nama-nama geografi (nama-nama gunung, sungai, pulau,dsb yang terancam dalam peta-peta yang penting).
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 kelompok) DIY tanggal 4 Januari 1957 perihal penyampaian turunan surat DPD Pemerintah DIY tentang petunjuk/ penjelasan-penjelasan pelaksanaan peraturan perjalanan dinas.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Bupati P.P. Kepala Daerah Kabupaten (4 kelompok) DIY tanggal 4 Januari 1957 perihal penyampaian turunan surat DPD Pemerintah DIY tentang petunjuk/ penjelasan-penjelasan pelaksanaan peraturan perjalanan dinas.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY Kepada Bupati P.P. Kepala Daerah kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tanggal 31 Oktober 1955 perihal mohon dikirimkan/dilaporkan adanya kalurahan-kalurahan yang ada bank desanya dari BRI/Koperasi dengan putusan desa.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY Kepada Bupati P.P. Kepala Daerah kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo tanggal 31 Oktober 1955 perihal mohon dikirimkan/dilaporkan adanya kalurahan-kalurahan yang ada bank desanya dari BRI/Koperasi dengan putusan desa.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Jawatan Agraria DIY, perihal Jawatan Pemerintahan Umum DIY tidak setuju putusan Dewan Kelurahan Sangbanyu tanggal 1-4-1955 No.II diberi pengabsahan oleh Dewan Pemerintah Kab. Gunung Kidul tanggal 11-6-1957 No.94/II/57 .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Kepala Jawatan Agraria DIY, perihal Jawatan Pemerintahan Umum DIY tidak setuju putusan Dewan Kelurahan Sangbanyu tanggal 1-4-1955 No.II diberi pengabsahan oleh Dewan Pemerintah Kab. Gunung Kidul tanggal 11-6-1957 No.94/II/57 .
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemda DIY tanggal 17 April 1954 perihal Resolusi DPRD No. 7/1953, tanggal 29 September 1953 mengenai golongan pamong praja.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Jawatan Pemerintahan Umum DIY kepada Pemerintah DIY tanggal 3 Januari 1957 perihal usul dalam resolusi Barisan Tari Indonesia Rating Donohardjo, Ngaglik, Sleman mengenai penggantian pamong Kalurahan Donohardjo tidak dapat diterima.
Hasil 1171 s.d 1180 dari 7736